Kemenperin Dorong Industri Pulp dan Kertas Terapkan Industri Hijau

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri pulp dan kertas untuk menjalankan prinsip-prinsip industri hijau dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta mewujudkan target Net Zero Emission (NZE) sektor industri pada 2050, lebih cepat satu dekade dari target nasional pada 2060.

"Kami percaya, dengan dukungan seluruh pihak, termasuk para pelaku industri pulp dan kertas, langkah-langkah yang kita lakukan secara bersama akan berkontribusi positif bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan di Indonesia," Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika dalam acara CEO Meeting Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia di Surabaya jelang akhir pekan lalu.

Industri pulp dan kertas Indonesia merupakan salah satu sektor industri yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor industri kertas nasional mencapai 8,37 miliar dollar AS pada 2023, serta memberikan kontribusi 4,48 persen terhadap ekspor industri pengolahan atau setara menyumbang 4,03 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan (non-migas).

Dengan kapasitas terpasang nasional industri pulp sebesar 11,45 juta per tahun dan industri kertas sebesar 21,19 juta ton per tahun, menempatkan Indonesia menjadi produsen peringkat ke-8 dunia untuk pulp dan peringkat ke-5 dunia untuk kertas.

Putu menyampaikan, sebaran industri pulp dan kertas terpusat di Pulau Jawa, dengan 57 industri aktif beroperasi, dengan 23 perusahaan di antaranya berlokasi di Jawa Timur. Industri kertas di Jawa Timur umumnya menggunakan bahan baku kertas daur ulang.

Kebutuhan kertas daur ulang untuk industri pulp dan kertas nasional mencapai sekitar 7 juta ton per tahun, dengan volume impor limbah non-B3 kelompok kertas sebesar 3,24 juta ton pada tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan industri hanya dapat mengimpor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri yang tidak berasal dari kegiatan landfill, bukan sampah dan tidak tercampur sampah, tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3, dan homogen. Perusahaan juga wajib melakukan pengelolaan impuritas, sehingga menjamin pengelolaan industri pulp dan kertas secara Environmentally Sound Manner.

"Namun, tantangan muncul dengan berlakunya EU Waste Shipment Regulation yang dijadwalkan berlaku pada Februari 2025, yang dapat memengaruhi pemenuhan bahan baku impor," ujar Putu. Untuk itu, pemerintah bersama dengan industri tengah menyiapkan persyaratan untuk dapat diterima sebagai eligible country.

Sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, Indonesia berusaha memperkuat pengawasan dan regulasi terkait impor limbah non-B3. Salah satu langkah penting yang telah diambil adalah pengundangan Peraturan Menteri Perindustrian No. 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri.

Selain itu, Putu juga menyinggung mengenai industri hijau di sektor industri pulp dan kertas yang telah mulai disiapkan dalam membantu industri menghadapi perdagangan karbon yang saat ini sudah bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan.