Tingkatkan Pendapatan Masyarakat untuk Perbaikan Gizi

JAKARTA - Penanganan stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif. Hal itu penting agar keluarga yang anaknya berpotensi stunting benar-benar keluar dari masalah tersebut ketika program intervensi seperti pemberian asupan gizi berakhir. Demikian dikemukakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sambutannya pada peluncuran program Percepatan Penurunan Stunting di Kantor Kepala Desa Marga Mukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (4/10).

Inisiasi yang menjadi bagian bantuan sosial LPS Peduli Bakti bagi Negeri itu diharapkan menjangkau anak dengan kondisi stunting, underweight dan wasting serta ibu hamil dengan Kondisi Energi Kronis (KEK), anemia dan ibu menyusui yang menjadi partisipan program di tiga desa, yakni Desa Banjarsari, Desa Sukamanah, dan Desa Marga Mukti. "Penanganan stunting tidak bisa hanya berhenti pada pemberian asupan makanan bergizi, tetapi perlu juga merancang program untuk peningkatan pendapatan masyarakat khususnya keluarga yang anaknya berpotensi stunting," kata Purbaya.

Selain program untuk meningkatkan pendapatan keluarga stunting, juga perlu membuat bantuan program pendidikan kepada anak penderita stunting. "Jadi, keluarga selain harus diupayakan agar pendapatannya bisa meningkat, juga bisa diintervensi melalui bantuan pendidikan, sehingga meringankan beban mereka dan pendapatannya bisa digunakan untuk perbaikan gizi keluarga," kata Purbaya. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana, mengatakan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bandung memerlukan dukungan serta partisipasi dari seluruh pihak. "Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif dan kolaborasi untuk penurunan stunting.

Kami yakin akan dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting untuk Kabupaten Bandung tahun 2024 menjadi 17 persen dari sebelumnya sekitar 21 persen," kata Ruli. CEO CARE Indonesia, Abdul Wahib Situmorang, mengatakan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Pangalengan dilakukan dengan pendekatan holistik melalui intervensi spesifik dan sensitif.

Intervensi spesifik untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak akan dilakukan melalui pendampingan pengembangan kebun gizi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan yang akan dikelola oleh 12 kelompok Dapur Sehat dengan 72 personil kader yang berkoordinasi dengan puskesmas, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat desa.

Jurang Ketimpangan

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, yang diminta pendapatnya mengatakan problematika stunting sebagai refleksi lebarnya jurang ketimpangan ekonomi dan politik anggaran. "Ini gambaran bahwa politik anggaran pemerintah belum sepenuhnya berorientasi pada tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum," ungkap Awan.

Menurut Awan, hal itu juga indikasi pemerintah belum menjalankan amanat konstitusi, khususnya terkait akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan sosial bagi keluarga penderita stunting. Dia juga meminta pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat karena akses pangan bergizi ditentukan oleh penghasilan masyarakat.

Masyarakat berpendapatan rendah tentu sulit membeli makanan bergizi. Pemerintah juga diminta meninjau pembayaran utang yang bersifat odious debt (utang najis) dan moratorium pembayaran bunga Obligasi Rekap BLBI. "Agar anggaran yang besar itu dialihkan untuk menekan angka stunting dan mengentaskan kemiskinan," kata Awan.