Sejumlah Instansi Akan Berkolaborasi untuk Tangkap Para Anggota Sindikat Penyelundup Benih Lobster

Berau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan dalam membongkar sindikat penyelundup benih bening lobster (BBL) di Indonesia.

"Sekarang kami sedang melakukan penyelidikan. Kalau dulu kita melakukan penyelidikan berhenti sampai di kurir, tapi sekarang kami melakukan penyelidikan hingga ke pemodal," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam sesi jumpa pers yang digelar di Pulau Maratua, Kaltim, Kamis.

Ipunk, sapaan akrabnya, mengatakan, pihaknya siap menggandeng berbagai instansi dalam membongkar gembong penyelundup komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini di antaranya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri asal pemodal utama.

Selain itu, pihaknya juga telah menjalin kolaborasi dengan Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Polri, TNI Angkatan Laut, serta pihak keamanan bandara atau aviation security (Avsec) untuk bersama-sama melakukan pengawasan berlapis untuk mencegah bocornya komoditas BBL ke luar negeri secara ilegal.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa modus penyelundupan kian beragam salah satunya yakni mengecoh petugas lewat pengemasan ulang BBL di sebuah rumah kemas sebelum dikirim.

Sementara saat mendistribusikan BBL lewat jalur darat, pelaku kerap kali berganti mobil dalam beberapa kilometer untuk mengelabui petugas di lapangan.

"Mereka pintar, setiap berapa kilometer ganti mobil, berapa kilometer ganti mobil. Tapi saya yakin anggota kami bisa bekerja dan memiliki strategi untuk penangkapan," katanya.

Bocornya komoditas ini diakuinya masih bermuara di Vietnam yang diketahui memiliki kebutuhan besar untuk budi daya lobster.

Terkait lokasi yang rawan penyelundupan BBL, pihaknya telah memetakan wilayah perbatasan laut yakni Batam yang menjadi lokasi penyeberangan penyelundupan. Disusul Merak, Palembang, Jambi, Lampung, Jateng, Jatim dan Bali yang menjadi lalu lintas penyelundupan via jalur darat.

Selain pengawasan ketat BBL yang bocor secara ilegal, pemerintah Indonesia kini telah menggandeng Vietnam yang diketahui memiliki kebutuhan besar akan BBL lewat jalur resmi yakni kerja sama budi daya.

Kerja sama yang telah berlangsung setahun itu dilakukan dengan mengajak tenaga ahli budi daya lobster ke Indonesia sehingga terjadi pertukaran ilmu dan teknologi. Adapun kerja sama telah dilakukan di Lombok, Bali dan Batam lewat balai budi daya air laut yang merupakan unit pelaksana teknis yang dimiliki KKP.

"Jadi kita akan melakukan modeling (proyek percontohan) dulu untuk budi daya," katanya.

Usai modeling berjalan dan diyakini mampu dikembangkan lebih lanjut, ke depan modeling ini akan diterapkan di berbagai zona yang berpotensi menjadi lokasi budi daya lobster.

Ipunk mengatakan, kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Project Management Office 724 (PMO-724) yang bertujuan untuk memperkuat soliditas di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster turut membantu dalam mencegah penyelundupan BBL.

Satgas yang dibentuk pada pertengahan Mei lalu ini diakuinya telah berperan dalam mengurangi penyelundupan benur.

"Kalau dibilang mengurangi, sudah berkurang tapi untuk menghilangkan belum. Kita berusaha akan melakukan yang terbaik," katanya.

Hingga kini, ia mencatat sejak Januari sebanyak 3 juta ekor lebih benur yang telah digagalkan lewat operasi bersama lintas k/l, dengan nilai ekonomi sekitar Rp400 miliar yang berhasil diselamatkan dari kegiatan ilegal itu.