AS Berencana Larang Perangkat Lunak Tiongkok pada Kendaraan Otonom

JAKARTA - Departemen Perdagangan AS diperkirakan akan mengusulkan pelarangan perangkat lunak Tiongkok pada kendaraan otonom dan kendaraan terhubung (connected vehicles) dalam beberapa minggu mendatang, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Mengutip Nasdaq, aturan yang diusulkan pemerintahan Biden itu akan melarang penggunaan perangkat lunak Tiongkok pada kendaraan dengan otomatisasi Level 3 dan di atasnya, yang secara efektif melarang pengujian kendaraan otonom yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok di jalan raya AS.

Proposal ini bertujuan untuk mengatasi masalah keamanan nasional yang terkait dengan integrasi teknologi komunikasi nirkabel canggih pada kendaraan.

Aturan ini mengharuskan produsen mobil dan pemasok untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak kendaraan terhubung atau kendaraan otonom mereka tidak dikembangkan di "entitas asing yang menjadi perhatian" seperti Tiongkok.

Departemen Perdagangan AS bulan lalu mengindikasikan niatnya untuk mengeluarkan aturan tentang kendaraan terhubung pada bulan Agustus, dengan fokus pada pembatasan perangkat lunak dari Tiongkok dan negara-negara musuh lainnya.

Seorang juru bicara Departemen Perdagangan menekankan risiko keamanan nasional yang terkait dengan teknologi yang terhubung pada kendaraan. Para pemangku kepentingan industri ini akan memiliki kesempatan untuk meninjau dan mengomentari aturan yang diusulkan.

Larangan yang diusulkan menggarisbawahi fokus pemerintah AS yang lebih tinggi pada risiko keamanan nasional yang terkait dengan teknologi canggih dalam kendaraan terhubung.

Dengan mengecualikan perangkat lunak Tiongkok, AS bermaksud mengurangi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh pengumpulan data dan kontrol sistem oleh entitas asing. Pergeseran peraturan ini dapat berdampak signifikan terhadap perusahaan Tiongkok yang beroperasi di pasar kendaraan otonom AS, yang mendorong penyesuaian industri yang lebih luas untuk mematuhi standar keamanan baru.

Tanggapan internasional terhadap aturan yang diusulkan tersebut akan menjadi krusial, karena negara-negara sekutu dan para pemimpin industri berkolaborasi untuk mengatasi masalah keamanan siber bersama.

Lanskap peraturan yang berkembang menekankan perlunya langkah-langkah keamanan yang kuat di bidang kendaraan otonom dan kendaraan terhubung yang berkembang pesat.