PBNU Pastikan Pansus soal PKB Mulai Bekerja

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlaltul Ulama (NU) Umarsyah memastikan bahwa panitia khusus (pansus) yang mengurus hubungan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bekerja pada Rabu (31/7).

"Memang mulai besok tim yang dipimpin KH Anwar Iskandar bekerja. Tapi detailnya seperti apa, kita lihat saja besok di kantor PBNU," kata Umarsyah saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin.

Kabar bahwa tim tersebut mulai bekerja mencuat ketika beredar surat berkop PBNU yang berisi pemanggilan terhadap Mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy.

Pemanggilan Lukman Edy dilakukan PBNU berdasarkan keputusan Rapat Pleno PBNU tanggal 20-21 Muharram 1446 H/27-28 Juli 2024 M.

Dalam surat tersebut dijelaskan, Lukman diminta datang ke ruang rapat lantai 5 gedung PBNU di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/7). "Dengan ini kami mengundang kehadiran bapak untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa," ujar isi surat tersebut.

Sebelumnya, PBNU memang telah berencana membentuk tim lima atau pansus yang bertujuan untuk merebut PKB agar kembali kepada ideologi awalnya.

Hal tersebut dilakukan lantaran elit PBNU melihat PKB tidak lagi berada dalam jalur ideologi NU dan hanya dikuasai oleh Muhaimin Iskandar serta kroni-kroninya saja.

Pembentukan pansus ini akan menyerupai tim yang awalnya melahirkan PKB di masa lalu. Pansus ini pun dipastikan akan bekerja secara efektif ketika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Hubungan Tak Baik

Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Lukman Edy bertemu dengan pansus yang mengurus hubungan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan PKB untuk mendalami masalah di antara kedua lembaga tersebut.

"Pada dasarnya, memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih, sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini, semenjak pilpres, Muktamar NU di Lampung, kok terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB," kata Lukman di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, hubungan yang tidak baik tersebut dibuktikan dengan komentar-komentar dari politisi PKB, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin. "Nah saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ada problem yang sangat mendasar, yaitu problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) lama, dan hasil Muktamar Bali yang dilaksanakan pada 2019, saat bertemu dengan Pansus PBNU tersebut. "Kira-kira pasal-pasal mana yang dihilangkan berkenaan dengan menghilangkan eksistensi Dewan Syuro," jelasnya.

Menurut dia, penjelasan mengenai AD/ART tersebut dan hubungannya dengan kondisi terkini PBNU-PKB sebab dalam sejarah pembentukan partai politik tersebut dibentuk oleh PBNU maupun kiai.