Revisi Perpres Kewirausahaan untuk Dukung Wirausaha Sosial

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, menyatakan usulan terkait peran social entrepreneur atau wirausaha sosial akan diakomodasi dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Teten mengatakan revisi Perpres tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat peran wirausaha sosial sebagai agregator usaha mikro dan menjadi enabler untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik kelas.

"Masukan ini sangat bagus, karena selama ini kami agak luput mengenai social entrepreneur," kata Teten setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, di Jakarta, Rabu (24/7).

Pada kesempatan yang sama, seperti dikutip dari Antara, Arsjad menekankan pentingnya peran perusahaan sosial dalam mendorong wirausaha muda. "Ke depan, perlu dibentuk perusahaan sosial, apalagi anak-anak muda sekarang sudah mulai memikirkan bagaimana berwirausaha yang dapat memberikan dampak sosial," kata Arsjad.

Peran Penting

Arsjad juga mendorong transformasi koperasi untuk memainkan peran penting sebagai agregator usaha mikro agar mampu mengakomodasi kebutuhan usaha mikro dan membantu mereka naik kelas.

Perpres No 2/2022 bertujuan mewujudkan ekosistem kewirausahaan nasional yang kondusif guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Beberapa poin penting dalam Perpres tersebut, antara lain pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi wirausaha, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor, juga akses pembiayaan dan penjaminan. Namun, Perpres tersebut tidak secara eksplisit mendefinisikan wirausaha sosial.

Adapun wirausaha sosial didefinisikan sebagai individu yang menjalankan usaha dengan tujuan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Menurut data Badan Ekonomi Kreatif, jumlah wirausaha sosial di Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 20.000. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 15.000.

Menurut British Council, keberhasilan wirausaha sosial berpotensi memberikan kontribusi sekitar 1,91 persen terhadap PDB Indonesia.