Kepala Staf AL Jepang Mundur

TOKYO - Kepala Staf Angkatan Laut Jepang pada Jumat (12/7) mengundurkan diri setelah terjadi serangkaian skandal termasuk mengenai orang-orang yang tidak memiliki akses izin keamanan yang memadai dalam menangani informasi pertahanan rahasia.

"Saya akan mengundurkan diri dari jabatan kepala staf maritim pada 19 Juli dan pensiun," kata Laksamana Ryo Sakai, perwira paling senior di Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF) Jepang.

"Sebagai kepala staf maritim, saya bertanggung jawab atas pelatihan personel dan manajemen organisasi pasukan, dan saya bertanggung jawab karena gagal memenuhi tugas saya sebagai pengelola rahasia tertentu," imbuh Sakai kepada wartawan.

Juru bicara utama pemerintah Jepang, Yoshimasa Hayashi, juga mengatakan bahwa juga telah diambil tindakan disipliner terhadap lebih dari 200 personel. Hukuman disiplin terhadap begitu banyak orang sekaligus, sangatlah tidak biasa.

"Aktivitas Pasukan Bela Diri didukung oleh kepercayaan masyarakat, dan insiden ini, yang tidak boleh dibiarkan terjadi dan sangat disesalkan," kata Hayashi kepada wartawan. "Mulai saat ini, di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan, saya berharap kementerian dan Pasukan Bela Diri dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa tindakan diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan tidak boleh terjadi lagi," tegas Hayashi.

Pada April lalu, Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan bahwa lima perwira senior termasuk seorang kapten kapal perusak, telah dihukum setelah seorang perwira yang tidak diperiksa diketahui telah menangani informasi mengenai lokasi kapal negara lain.

"58 kasus penanganan informasi rahasia dengan tidak semestinya terjadi di SDF darat, maritim, dan udara," lapor kementerian itu. "Di SDF maritim, personel yang tidak memenuhi syarat memiliki akses terhadap informasi tersebut di 38 kapal AL," imbuh kementerian itu.

Menteri Pertahanan Minoru Kihara mengatakan pada saat itu bahwa materi tersebut tidak sempat dibocorkan kepada pihak luar namun pemerintah menanggapi insiden ini dengan sangat serius.

Perlu Direformasi

Skandal Ini hanyalah salah satu dari beberapa kontroversi yang mengguncang militer Jepang, yang dengan dorongan AS, hal ini semakin diperkuat dalam menanggapi semakin meningkatnya keagresifan Tiongkok.

Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan ada empat pelanggaran dianggap sebagai tidak pantas terjadi. Salah satunya terkait dengan penanganan rahasia khusus berdasarkan undang-undang, yang menyangkut keamanan nasional. Pelanggaran lainnya adalah penipuan dalam menerima tunjangan bagi pelatihan dan tugas menyelam, konsumsi makanan gratis oleh personel yang tidak berkualifikasi, serta penyalahgunaan kekuasaan.

"62 personel SDF maritim, termasuk anggota senior, menerima total tunjangan menyelam sebesar 43 juta yen tanpa benar-benar menyelam antara April 2017 dan Oktober 2022," ungkap kementerian itu.

Skandal lainnya termasuk tindakan tiga tentara Jepang yang melakukan pelecehan seksual terhadap rekan perempuannya, Rina Gonoi, pada tahun 2021, yang keluhannya awalnya diabaikan dalam penyelidikan internal militer. Ketiga pria tersebut divonis bersalah tahun lalu dalam persidangan tingkat tinggi.

"SDF maritim, yang jumlah kasusnya dipastikan terbanyak, perlu direformasi," ucap Menhan Kihara. AFP/NHK/I-1