Jakarta Perlu Perda Layak Anak

JAKARTA - Untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak Jakarta, perlu adanya peraturan daerah (perda). Ini untuk melengkapi perubahan usai Jakarta meninggalkan status Ibu Kota Negara.

"Pemerintah Provinsi Jakarta mengupayakan perda kekhususan terkait kota/kabupaten layak anak," ujar Kepala Subkelompok Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, Yunita Siska Diniati, Kamis (11/7).

Dia mengakui Jakarta hingga saat ini belum memiliki perda terkait KLA.

Hal itu disampaikan dalam acara daring bertema "Menuju Jakarta Kota Global yang Layak Anak." Acara diadakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jakarta selama ini menggunakan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan. "Tetapi, triwulan tahun ini, kami akan menyusun naskah akademik terkait Perda KLA," jelas Yunita. Dengan demikian, semoga bisa masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.

Yunita merujuk Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Isinya antara lain bahwa KLA merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Guna mewujudkan KLA ini, setidaknya terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi. Indikator-indikator tersebut terbagi ke dalam lima klaster. Mereka adalah hak-kebebasan, lingkungan keluarga-pengasuhan alternatif, kesehatan dasar-kesejahteraan. Lalu, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.

Kemudian, khusus untuk kelembagaan KLA, Pemprov Jakarta sudah memiliki Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak. Hal ini berarti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Jakarta memiliki perannya masing-masing dalam mewujudkan suatu kota/kabupaten layak anak.

"Yang tidak kalah penting dalam kelembagaan ini, ada keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa," tandas Yunita.

Untuk dunia usaha, Pemprov Jakarta sudah memiliki Surat Keputusan tentang Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di level provinsi. Tujuannya, agar dunia usaha mempunyai komitmen lebih untuk bisa bersama-sama pemerintah mewujudkan kota layak anak.

Kegiatan Libur

Sementara itu, saat anak-anak sekolah libur, pengelola "Teater Perpustakaan Petojo Enclek" Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, menambah jadwal pemutaran film selama libur sekolah. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Jakarta Pusat, Irwan Septinadi mengatakan, selama masa libur sekolah ini menambah jam tayang teater.

Sebelumnya, hanya sekali sepekan setiap Kamis pukul 13.00 WIB. Selama libur sekolah menjadi dua kali dalam sepekan."Tujuannya untuk memberikan alternatif wahana edukasi bagi anak untuk mengisi waktu libur dengan kegiatan positif literasi," kata Irwan.

Irwan menyebutkan, jam tayang pemutaran film selama masa libur sekolah dilakukan pekan pertama dan kedua Juli. Setiap hari Selasa dan Kamis, pemutaran film dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB. Pemutaran film menayangkan berbagai tontonan dengan tema edukatif, documenter, dan animasi.

Menurut Irwan, tidak memungut biaya bagi masyarakat yang menikmati layanan tersebut. Pengunjung layanan reguler teater biasa hanya belasan. Namun selama masa libur sekolah ini meningkat. Setiap jam tayang lebih dari 25 anak menonton.

Salah satu anak warga RT 11/08 Kelurahan Petojo Selatan, Azizah (11) mengaku senang bisa menikmati layanan teater di Perpustakaan Petojo Enclek. Azizah mengaku, tambahan jam tayang memberikan hiburan baginya selama masa libur sekolah. "Saya diajak teman katanya ada pemutaran film. Ya seneng saja seru ngisi waktu libur," tutur Azizah.