Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

“Makan Tabungan' Picu Kemiskinan dari Kelas Menengah

📅 Jumat, 28 Jun 2024, 09:02 WIB | Oleh: Tim Redaksi
“Makan Tabungan' Picu Kemiskinan dari Kelas Menengah Doc: istimewa

JAKARTA - Tren "makan tabungan" yang kian marak saat ini harus segera diatasi oleh pemerintah karena dapat memicu angka kemiskinan baru dari kelas menengah. Saat ini, kelas menengah dalam kondisi sangat rentan.

Ketika kehilangan pekerjaan, maka mereka akan menggunakan dana di tabungan untuk memenuhi kebutuhan alias "makan tabungan". Fenomena makan tabungan menunjukkan potensi pelemahan konsumsi ke depannya.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan kondisi ini makin diperparah dengan pelemahan rupiah terhadap dollar AS. "Ini memicu kenaikan harga produk yang import content-nya tinggi," tegasnya kepada Koran Jakarta, Kamis (27/6).

Karena itu, menurut Awan, perlu akselerasi swasembada pangan dan intensifikasi pertukaran lokal. Konkret dari intensifikasi pertukaran lokal dalam bentuk jual beli produk lokal di dalam wilayah, semacam pasar komunitas.

"Ini menjadi jaring pengaman ekonomi, mengurangi kebergantungan. Selain itu, tujuan lainnya agar sumber daya tidak banyak tersedot ke luar," ucap Awan.

Dalam kegiatan ini, pemerintah juga harus terlibat, jangan juga hanya mengandalkan belanja masyarakat di pasar komunitas tersebut. Belanja APBN/APBD perlu dialokasikan dalam skema tersebut.

Fenomena "makan tabungan" ini, terang Awan, artinya sebentar lagi mereka akan jatuh miskin, apabila tidak ada tambahan pemasukan lagi. Mereka hanya bisa bertahan sejauh tabungannya masih ada sehingga harus segera teratasi.

Pemerintah harus benar-benar turun membantu untuk mencegah bertambahnya angka kemiskinan. "Perlunya alokasi belanja APBN/APBD untuk penggunaan produk-produk dan jasa lokal/dalam negeri. Kemudian, pemberian insentif fiskal bagi pelaku UMKM," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Etika Karyani, mengatakan tertekannya belanja masyarakat menengah ke bawah itu dipicu kenaikan biaya cicilan setelah pandemi Covid-19. Apalagi, bank juga langsung merespons kenaikan suku bunga acuan dengan penyesuaian suku bunga kredit.

Etika mengatakan belanja kelas menengah dan bawah masih ditopang oleh tabungan. Fenomena "makan tabungan" sudah terjadi sejak kuartal IV-2023. Hal itu mengindikasikan adanya pelemahan daya beli.

"Dengan demikian maka kita bisa mengatakan bahwa cicilan utang meningkat, daya beli masyarakat menengah ke bawah ini kian tergerus karena adanya peningkatan pendapatan mereka tidak sejalan dengan naiknya harga-harga," tutur Etika.

Kontribusi UMKM

Selain kelas menengah, sektor yang juga berkontribusi pada pergerakan ekonomi adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada 2023, pelaku UMKM sudah mencapai sekitar 66 juta dan berkontribusi 60 persen dari pendapatan domestik bruto Indonesia.

UMKM, jelasnya, terus menghadapi hambatan dalam mengakses kredit atau kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Di sisi lain, penyaluran kredit UMKM masih dalam tahap pemulihan setelah pandemi Covid-19 sehingga perlu adanya perbaikan dari sektor riil.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp84.400/...
Daerah
Bus Transjateng Akan Tambah...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

36 menit yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Olahraga
Janice Tjen Mulus ke Peremp...
Ekonomi
Berpotensi Melemah Lanjutan...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.