Dana BOS Harus Tumbuhkan Perekonomian

Dana BOS harus berdampak pada pertumbuhan perekonomian sehingga anggaran pendidikan tidak hanya sekadar biaya, tapi juga investasi.

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menilai, pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, APBN harus berdampak di masyarakat, begitu juga dengan dana BOS dan anggaran pendidikan secara umum.

"Jadi di sini pemanfaatan dari dana BOS ini harapannya kami sebagai DPR RI juga harusnya berdampak terhadap perekonomian. Nah, itu yang sebenarnya juga tidak pernah dikaji," ujar Ferdiansyah, dalam diskusi pendidikan secara daring, Minggu (9/6).

Dia menyebut, agar BOS berdampak pada masyarakat, maka pembelanjaan BOS untuk barang yang ada di daerah sekitar sekolah jangan menggunakan E-Commerce. Menurutnya, dengan ada dampak ekonomi, maka anggaran pendidikan tidak hanya sekadar biaya, tapi juga investasi.

"Misalnya 20 persen anggaran fungsi pendidikan digelontorkan dalam konteks untuk dunia pendidikan. Harusnya juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Terkait evaluasi anggaran, Ferdiansyah menilai harus ada penambahan indikator penentuan BOS. Adapun saat ini, indikator untuk penentuan BOS yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Peserta Didik.

Dia menambahkan, BOS harus juga memperhatikan kondisi di masing-masing daerah. Tidak hanya wilayah 3T, tapi juga daerah-daerah tertentu yang memiliki problem pendidikan.

"Konteks masalah yang dihadapi di daerah tentu berbeda-beda. Idealnya, seharusnya BOS ini dibagi berdasarkan per kabupaten/kota. Memang ini sulit, tapi bisa kita bagi per zona," katanya.

Penyaluran BOS

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengungkapkan, penyaluran dana BOS pada tahun 2023 telah dilakukan kepada 217.752 satuan pendidikan atau 99,87 persen.

Menurutnya, peningkatan satuan biaya BOS telah disesuaikan dengan karakteristik daerah berdasarkan indeks kemahalan konstruksi tiap wilayah kabupaten/kota, dan peserta didik.

"Khusus wilayah 3T, rata-rata peningkatan satuan biaya BOS sebesar 49,63 persen dan BOP sebesar 50,89 persen," terangnya.

Nadiem menambahkan, sebanyak 392.709 atau 91,28 persen satuan pendidikan aktif menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk pemanfaatan dana BOS. Sedangkan, 273.647 Satuan Pendidikan telah menggunakan ekosistem Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk penggunaan dana BOS.

"13,8 triliun telah dibelanjakan melalui ekosistem SIPLah, 52 ribu penyedia barang/jasa telah terhubung dengan 18 mitra e-commerce SIPLah, serta 5,7jt Produk tersedia pada SIPLah, baik produk umum maupun UMKM," tuturnya.

Kemendikbudristek juga menyiapkan anggaran senilai Rp199,95 miliar untuk tahun depan guna mendukung program Wajib Belajar (wajar) sehingga anak-anak Indonesia yang belum bersekolah karena keterbatasan biaya bisa bersekolah.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek Iwan Syahril menyatakan anggaran tersebut masuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang pada tahun depan akan menyasar 552 anak. Ant/S-2