Skema ESOP Lindungi Pekerja Manufaktur

JAKARTA - Pekerja industri manufaktur RI rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal jika ada skema sharing saham perusahaan terhadap karyawan maka PHK bisa terhindarkan. Masalah lainnya, pemerintah sampai sekarang belum juga membuat regulasi khusus terkait hal itu.

Pada praktiknya, industri manufaktur RI belum menerapkan skema sharing saham perusahaan dengan karyawan atau yang biasa dikenal dengan Employee Share Ownership Plan (ESOP). Memang sudah ada yang menerapkan skema perlindungan terhadap pekerja ini, namun hanya satu-dua perusahaan.

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, menyayangkan penutupan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jawa Barat, sehingga harus mem-PHK ratusan karyawan. Padahal jika skema ESOP diterapkan, kasus seperti bisa diminimalkan.

"Apabika skema ESOP ini diterapkan, karyawan akan mengoptimalkan kinerja mereka sehingga begitu terjadi perkembangan tren di pasar, semuanya bisa bertanggung jawab mencari solusi agar perusahaan tetap eksis," tegas Awan dari Yogyakarta, Selasa (14/5).

Skema co-ownership ini, papar Awan, bisa menjadi solusi terkait keberlanjutan industri manufaktur. "Sense of belonging kolektif akan mendorong banyak prakarsa dan ide-ide kreatif, sehingga perusahaan memiliki agilitas (kelincahan) dalam menyesuaikan perubahan sosial dan teknologi," ucapnya.

Pemerintah, menurut Awan, bisa saja melakukan terobosan misalnya dengan membuat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Pemilikan Saham oleh Karyawan. Sejak 2013, draf yang dirumuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perusahaan Terbuka belum kunjung tuntas.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Obon Tabroni, menyampaikan pendapatnya tentang maraknya peristiwa PHK pada awal 2024 di berbagai perusahaan. Menurutnya, sebagian besar perusahaan yang merumahkan para pegawainya banyak dari sektor manufaktur.

Karena itu, dia mendesak pemerintah segera membuat program konkret untuk mengatasi pengangguran. "Untuk itu, persoalan ini agar bisa segera kita selesaikan, instansi terkait kementerian tenaga kerja, membuat program konkret terhadap persoalan yang ada," papar Obon.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat selama Januari-Maret 2024, PHK di Jawa Barat mencapai 2.650 pekerja. Adapun daerah dengan PHK tertinggi di DKI Jakarta yakni 8.876 pekerja, disusul Jawa Tengah sebanyak 8.648 orang.

Obon berpendapat pemerintah belum maksimal dalam mengatasi maraknya persoalan PHK. Padahal, pemerintah seharusnya memberikan jaminan bagi warga negara yang terkena PHK.

Permintaan Turun

Seperti diketahui, penutupan operasional pabrik di sejumlah subsektor industri masih marak terjadi pada awal tahun ini. Fenomena PHK massal tenaga kerja industri pun tak bisa dihindari. Berbagai masalah menjadi penyebab, termasuk penuruna permintaan akibat pergeseran tren konsumen.

Corporate Secretary Sepatu Bata, Hatta Tutuko, mengatakan perusahaan tersebut menutup operasional pabrik di Purwakarta karena mengalami kerugian akibat menurunnya permintaan.

Bata, katanya, telah melakukan berbagai upaya selama empat tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi Covid-19. "Perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat juga menjadi tantangan," paparnya.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki (ITKAK) Kementerian Perindustrian, Adie Rochmanto Pandiangan, mengatakan langkah penutupan itu memang realistis. Namun, Kemenperin tetap menilai keputusan tersebut kurang tepat di tengah keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri.

"Kemenperin berharap setelah kondisi perusahaan membaik, suatu saat perusahaan bisa membuka kembali pabriknya di Indonesia dengan kapasitas yang lebih besar," papar Adie.