Reformasi Investasi Danantara Dinilai Bisa Tekan Gelombang PHK

JAKARTA – Reformasi arah investasi Danantara mencerminkan upaya memperkuat peran investasi negara agar lebih strategis, terukur, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

Fokus investasi tidak lagi sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan untuk mendukung hilirisasi industri, ketahanan energi, transformasi digital, serta pembangunan sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, perubahan arah investasi ini menuntut tata kelola yang transparan dan profesional agar mampu menjaga kepercayaan pasar maupun publik.

Efektivitas Danantara akan sangat bergantung pada kualitas seleksi proyek, manajemen risiko, serta kemampuan menyeimbangkan kepentingan komersial dengan agenda pembangunan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mendorong reformasi arah investasi Badan Pengelola Investasi Danantara guna menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jangka menengah.

Dalam laporan terbarunya berjudul Badai PHK (Belum) Berlalu dikutip di Jakarta, Rabu (20/5), CORE menilai tekanan global saat ini perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk membenahi kerentanan struktural industri nasional, terutama akibat ketergantungan pada impor bahan baku dan gejolak eksternal.

“Strategi investasi perlu direformasi agar industrialisasi yang sedang berjalan menjadi lebih dalam dan lebih tahan terhadap shock global,” tulis CORE dalam laporannya.

CORE menekankan bahwa peran Danantara menjadi krusial dalam mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang selama ini menjadi titik lemah struktur manufaktur Indonesia.

Sektor tersebut antara lain industri tekstil dan produk tekstil, petrokimia berbasis nafta, serta besi dan baja yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.

Menurut CORE, ketergantungan tersebut membuat industri domestik lebih rentan terhadap gangguan rantai pasok global, seperti yang terjadi akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz.

Sebagai contoh, CORE menilai rencana pendanaan sebesar 6 miliar dolar AS untuk pengembangan BUMN tekstil baru perlu difokuskan pada penguatan lapisan tengah rantai pasok, mulai dari produksi benang sintetis, kain, proses pencelupan, hingga tahap finishing.

Selain itu, investasi juga dinilai perlu diperluas ke industri petrokimia berbasis nafta yang menjadi pemasok utama bahan baku bagi industri tekstil dan plastik.

“Proyek hilirisasi Krakatau Steel senilai Rp30 triliun yang di-groundbreak akhir April 2026 juga perlu dikawal agar pemanfaatan bijih besi lokal sebagai bahan baku benar-benar tercapai,” katanya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor yang selama ini membuat sektor manufaktur Indonesia lebih cepat terdampak ketika terjadi gangguan global.

Selain itu, laporan tersebut menekankan kebijakan industri dalam kondisi saat ini perlu dirancang secara lebih terdiferensiasi, baik antar sektor maupun daerah, agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.

Menurut CORE, setiap sektor menghadapi persoalan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang spesifik.

Industri tekstil di Jawa Barat, misalnya, membutuhkan dukungan substitusi bahan baku kapas, sementara industri alas kaki di Banten memerlukan akses pembiayaan untuk transisi penggunaan bahan kimia.

Adapun sektor elektronik di Batam dinilai membutuhkan fasilitasi dalam diversifikasi sumber komponen guna mengurangi ketergantungan pada impor.

“Pendekatan satu untuk semua justru lebih boros fiskal karena tidak menyentuh kantong-kantong krisis sektoral,” katanya.

“Selain itu, dukungan terhadap ekspor sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki juga perlu diperkuat agar tekanan persaingan global tidak semakin berat di tengah kenaikan biaya produksi domestik,” sebut laporan itu.