Negara Akan Kuat karena Oposisi yang Kuat

JAKARTA - Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Firman Noor mengatakan bahwa sebuah negara akan kuat dan makmur bila unsur oposisinya juga memiliki kekuatan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Menurutnya, hal itu sudah terbukti karena negara-negara yang paling makmur di dunia justru memiliki porsi oposisi yang kuat sebagai rekan pemerintah yang menjalankan pengecekan dan pengawasan.

"Jadi saya kira tidak masuk akal kalau ada oposisi berarti tidak stabil," kata Firman dalam kegiatan webinar bertajuk "Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", yang dipantau dari Jakarta, Senin (29/4).

Sebelum, putusan MK terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), menurut dia, konstelasi politik di Indonesia berpotensi memiliki oposisi yang kuat di parlemen yakni sebesar 57 persen.

Namun karena adanya wacana Partai NasDem dan PKB yang bergabung dengan koalisi pemerintahan mendatang maka potensi oposisi hanya sebesar 25 persen. "Sekarang sepertinya oposisi akan menjadi minoritas, sekitar 25 persen saja atau lebih kurang, kandidatnya PKS dan PDIP," kata dia.

Dia memprediksi bahwa saat ini akan terjadi power regrouping atau rekonsiliasi politik hingga masa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Partai-partai politik pun, menurut dia, bakal mencair dan bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Selain itu, menurut dia, ada sejumlah partai politik yang tidak terbiasa berada di luar pemerintahan maka partai tersebut pun bakal mencari cara untuk masuk ke dalam pemerintahan guna menghindari perpecahan di internal partai. "Dan akan gayung bersambut karena memang ini terkait dengan banyak hal," kata dia.

Rangkul Semua Partai

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk duduk di kursi oposisi.

Menurutnya kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih tetap dibutuhkan secara signifikan agar ada kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah. Jika tidak ada oposisi, menurutnya kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.

"Kalau semuanya masuk, ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," kata Lili dalam kesempatan sama, Senin.

Dia menilai saat ini Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto ingin merangkul semua partai yang ada di luar koalisi pendukungnya, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga PKS.

Namun belakangan, Prabowo baru melakukan komunikasi secara langsung dengan NasDem dan PKB. Walaupun begitu, dia menilai PPP dan PKS pun ingin diajak bergabung ke koalisi Prabowo tersebut.

"Yang tersisa adalah PDIP, nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung," kata dia.

Dia juga mengatakan ada sejumlah anggapan-anggapan bahwa para anggota DPR akan tetap memainkan fungsi pengawasan walaupun partainya berkoalisi dengan pemerintahan. Namun, dia menilai pengawasan itu tidak akan setajam jika partai dari anggota DPR tersebut menjadi oposisi.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa demokrasi akan tetap bertahan jika tokoh-tokoh politik dan petinggi partai berkomitmen untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia, dan tidak ada selintas pemikiran pun untuk kembali ke otoritarianisme seperti di masa silam.

"Saya berharap ada komitmen partai-partai dan elite politik untuk menjadikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia," kata dia.