Tiongkok Sebut Hubungan Ekonomi dengan Russia Tak Terkait Perang

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan hubungan ekonomi negaranya dengan Russia tidak terkait dengan perang di Ukraina.

Dia menambahkan bahwa Tiongkok berkomitmen untuk memainkan peran konstruktif dalam mendorong gencatan senjata dan penyelesaian konflik melalui jalur politik.

"Hubungan Tiongkok-Russia tidak boleh diserang atau dirusak, hak serta kepentingan Tiongkok dan perusahaan Tiongkok tidak boleh dirugikan," kata Mao Ning dalam jumpa pers di Beijing pada Selasa (9/4).

Dia menegaskan hal itu untuk menanggapi pernyataan Menteri Keuangan AS Janet Yellen saat bertemu Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng di Guangzhou.

Yellen meminta perusahaan-perusahaan Tiongkok agar tidak mendukung perang Russia di Ukraina, termasuk dukungan bagi industri pertahanan Russia.

Dia memperingatkan akan adanya "konsekuensi yang signifikan" bila ada dukungan bagi perang Russia di Ukraina.

"Dapat saya katakan bahwa kerja sama antara Tiongkok dan Russia tidak boleh tunduk pada campur tangan atau pembatasan pihak asing," kata Mao Ning.

Dia menyebut Tiongkok akan terus mendorong perundingan damai dengan caranya sendiri, menjaga komunikasi dengan Russia, Ukraina, dan pihak-pihak lain, serta mewujudkan penyelesaian konflik melalui jalur politik sesegera mungkin.

Tiongkok bukanlah pihak yang menciptakan krisis Ukraina dan juga bukan salah satu pihak di dalamnya, kata Mao Ning.

"Kami tidak pernah dan tidak akan pernah mencari keuntungan dari krisis tersebut," katanya.

Dia menambahkan bahwa Tiongkok juga melakukan hubungan dagang sesuai hukum sehingga negara-negara lain tidak boleh merusak hubungan Tiongkok-Russia, apalagi menuding Tiongkok telah memicu konfrontasi blok.

Pada 23 Februari 2024, AS mengumumkan pembatasan perdagangan baru terhadap 93 entitas dari Russia, Tiongkok, Turki, Uni Emirat Arab, Kirgizstan, India, dan Korea Selatan karena dianggap mendukung perang Rusia di Ukraina.

Pembatasan itu menandai peringatan dua tahun perang Russia-Ukraina yang telah berlangsung sejak 24 Februari 2022.

Sanksi terbaru itu dirancang agar Russia tidak bisa membeli perangkat keras atau peralatan militer yang diperlukan untuk melanjutkan perang melawan Ukraina.

Selain AS, Uni Eropa juga telah menyetujui paket sanksi terkait Russia, termasuk terhadap tiga perusahaan Tiongkok dan satu perusahaan yang berbasis di Hong Kong.

Pembatasan juga diumumkan oleh Inggris yang mencakup sanksi terhadap tiga perusahaan elektronik Tiongkok.

Sejak Februari 2022, pemerintah AS telah mengerahkan sejumlah instrumen ekonomi untuk mengganggu dan melemahkan ekonomi dan mesin perang Russia.

Selama dua tahun terakhir, Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS telah menetapkan lebih dari 4.000 entitas dan individu yang dijatuhi sanksi terkait Russia.