Harga di Tingkat Petani Perlu Dikawal

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis harga beras bakal terkoreksi memasuki masa panen raya. Selain menjaga stabilitas harga di sisi hilir, Bapanas juga akan mengawal stabilitas harga di hulu atau di tingkat produsen pangan.

"Hari ini Badan Pangan Nasional bersama teman-teman dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya, teman-teman PIBC, Perpadi, direksi Bulog, semua ada di Pasar Induk Beras Cipinang. Kita mau cek sendiri bahwa kondisi stok beras itu aman. Jadi, kalau hari ini ada berita yang mengatakan stok beras itu kurang, kita mau sampaikan sekali lagi, stok beras cukup," ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Rabu (28/2).

Dia menambahkan kondisi stok di PIBC merupakan kombinasi termasuk dari Bulog untuk mengganjal sebelum panen Maret nanti. Menurutnya, panennya nanti akan mencapai 3,5 juta ton sehingga harga gabah akan berangsur turun menjadi 8.000 rupiah per kilogram (kg) dari sebelumnya 8.600-8.700 rupiah per kg. Bahkan, dia berharap harganya dapat turun lagi menjadi 6.500 rupiah per kg.

Dia menuturkan, pada Ramadan nanti akan terkoreksi, jadi malah kebalikannya, nanti yang harus dijaga adalah harga tingkat petani. "Nah, tugas pemerintah yang pertama menjaga harga beras di hilir untuk masyarakat kita yang lebih dari 270 juta, kemudian juga harus menjaga harga di tingkat produsen. Jangan nanti sampai ada isu bahwa pemerintah tidak peduli terhadap gabah petani, tidak demikian. Harga gabah itu pasti akan turun seiring berjalannya panen, jadi bahasanya bukan harga anjlok," ucap Arief.

Arief menyebutkan arahan Kepala Negara kepada pihaknya adalah terwujudnya keseimbangan dan harga yang baik dan wajar mulai dari hulu sampai hilir. Untuk itu, ia berkomitmen saat panen padi mengalami eskalasi, baik harga di hulu dan hilir bisa terkoreksi kembali menemui keseimbangan yang baik dan wajar.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan pihaknya mendesak evaluasi penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) oleh Bapanas. Menurutnya, penetapan HPP harus memperhatikan biaya produksi dan memastikan keuntungan petani.

"Ini akan memudahkan pemerintah untuk menyerap hasil panen dan mengamankan stok cadangan beras pemerintah," tandas Qomar.

Sampai 27 Februari 2024, stok CPP dalam bentuk beras total ada 1,3 juta ton. Sementara itu, stok beras yang ada di PIBC masih di atas normal mencapai 34 ribu ton dan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CPPD) yang ada di provinsi tercatat total 7,4 ribu ton. Pada saat yang sama, Bulog juga melakukan upaya penyerapan yang bersumber dari produksi dalam negeri.

Bentuk Tim

Pada kesempatan lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membentuk tim khusus untuk mengusut penyebab mahalnya harga beras premium di pasaran. Keputusan pembentukan tim tersebut diambil dalam rapat komisi sebagai respons terhadap kekhawatiran terkait harga beras.

Anggota Komisioner KPPU, Hilman Pujana, mengatakan tim tersebut akan mengumpulkan segala informasi terkait penyebab mahalnya harga beras serta menganalisis seluruh aktivitas perberasan, mulai dari hulu hingga hilir. Hilman menjelaskan tim tersebut akan bertindak sesuai dengan syarat-syarat penegakan hukum, di mana hanya bukti yang kuat yang dapat digunakan untuk memulai tindakan penegakan hukum.

"Kalau konteksnya sumbatan distribusi, ini akan kita lihat apakah ini dilakukan sporadis masing-masing atau memang ada komunikasi antara pelaku usaha di channel distribusi," ujar Hilman.