Sulit Atasi Kemiskinan jika Disparitas Pendapatan Masih Lebar

Jumat, 23 Feb 2024, 00:04 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menyisakan sekitar 2,5 persen dari target yang ditetapkan pada akhir tahun ini.

"Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional pada 2023 mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berkisar 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat tingkat menteri terkait perkembangan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (22/2).

Ket. Foto: KENAIKAN HARGA BERAS BERDAMPAK BESAR I Pedagang warteg menyiapkan nasi untuk calon pembeli di Jakarta, Kamis (22/2). Sejumlah pengusaha warteg mengatakan kenaikan harga beras yang menyentuh harga rata-rata 700.000 rupiah per karung, berdampak cukup besar terhadap keuntungan, sehingga harus mengurangi jumlah porsi nasi untuk pembeli, karena untuk menaikan harga penjualan akan berdampak berkurangnya calon pembeli. — Sumber: ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

Indonesia, kata Wapres, masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen. Sebab itu, Wapres meminta masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu tersisa tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.

"Jadi, waktunya tak panjang lagi," kata Wapres.

Pemerintah, kata Ma'ruf, perlu menghadirkan serangkaian kebijakan khusus melalui program di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen angka kemiskinan di 2024.

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," kata Ma'ruf.

Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan pemerintah harus mengutamakan program-program pemberdayaan masyarakat miskin maupun perdesaan, daripada menggunakan anggaran yang besar untuk bantuan sosial.

"Kesejahteraan masyarakat kelompok miskin memang harus menjadi perhatian, sebab masih banyak dari mereka hanya lulusan SD-SMP. Sementara di sisi lain ketimpangan ekonomi masih tinggi, gabungan harta dari hanya beberapa orang terkaya setara dengan lebih dari puluhan juta orang miskin Indonesia," kata Bagong.

Hal itu menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi di masyarakat. Untuk mengatasi kesenjangan yang tinggi ini tidak bisa dengan program-program bansos. Penanganannya harus dari hulu.

"Masyarakat desa dan kota kecil harus diberdayakan agar tidak jadi urbanisasi. Artinya, perekonomian masyarakat desa yang mayoritas petani atau nelayan ini harus hidup. Maka dari itu, kebijakannya harus berpihak ke desa," katanya.

Selain itu, dengan mendorong efektivitas dana desa dan program-program bantuan pertanian, mereka harus didukung dengan mengerem impor pangan agar produknya punya kesempatan. "Hanya dengan cara itu kita bisa menekan disparitas. Masyarakat desa harus dibuat lebih sejahtera," kata Bagong.

Tekanan Harga Pangan

Pada kesempatan terpisah, Direktur Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan pengentasan kemiskinan cukup menantang karena di satu sisi, ada tekanan harga pangan, terutama tahun 2023 dan 2024 yang bisa membuat kelas menengah rentan jatuh di bawah garis kemiskinan.

Sementara orang miskinnya, notabene sebagian besar berprofesi sebagai petani juga justru tidak terlalu menikmati kenaikan dari harga pangan. Apalagi, mereka membeli pangan juga di pasar yang harganya masih tinggi.

"Apalagi pangan, khususnya beras, yang menekan daya beli orang miskin," tegasnya

Faktor kedua, papar Bhima, adalah menurunnya harga komoditas perkebunan yang tentu akan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan terutama di luar Pulau Jawa," kata Bhima.

Ketiga, anggaran untuk program pengentasan kemiskinan sempat meningkat terutama bansos, lalu anggaran bantuan pangan, bansos beras, tetapi problemnya ini lebih berkaitan dengan siklus anggaran di tahun pemilu atau politik, sementara ketika bansosnya sudah mulai dikonsumsi, maka mereka kembali menjadi orang miskin. "Jadi bansos itu hanya temporer saja," tegasnya.

Untuk keluar dari kemiskinan memerlukan lapangan kerja, sementara persaingan juga ketat dan persediaan semakin terbatas dan yang terbuka ialah lapangan kerja di sektor informal yang porsinya lebih 50 persen dari total angkatan kerja. Itu yang membuat sulit bagi orang miskin meskipun sudah bekerja akan meningkat pendapatannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S

Berita Terbaru

Status Siaga Kekeringan Meteorologis untuk Seluruh Wilayah Jateng

Rumah Adat Wisata Sade Terbakar, Pemkab Lombok Tengah Fokus pada Pemulihan Korban

Cincinnati Open, Area Sial bagi Swiatek Dikalahkan Pegula

Prawirotaman Adakan Festival Guna Menunjang Kunjungan Wisata

Warga Semarang yang Akan Menikah, Lihat Pameran 50 Vendor Wedding

Jatim Hari Ini Cerah-Berawan, Gelombang hingga 3,7 Meter Mengintai Perairan Selatan

Gubernur Emanuel Melkiades Bawa Bantuan ke Tiga Titik Terdampak Gempa M7,7 di Riung

Real Madrid di Bawah Pelatih Mourinho Kalahkan Espanyol 2-1

Putus Akibat Gempa, Akses Jembatan Wae Dampek di Manggarai Timur Pulih

Kapal Kargo Muatan Bijih Besi Tujuan Singapura Tenggelam di Lepas Pantai India, Dua ABK Selamat

Kucuran Beras Capai 1,65 Juta Ton, Pemerintah Optimistis Rem Harga Beras di Puncak El Nino

BPBD Cilacap Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Kekeringan Meteorologis

Menlu Tiongkok Wang Yi Temui Ketua DEN RI Luhut Panjaitan Bahas Investasi di Indonesia

Ratusan Rumah Adat Sade Ludes Terbakar, Pemkab Lombok Tengah Fokus Pulihkan Korban

Korea Utara Tuding Rencana Perluasan Anggaran Pertahanan Jepang Sebagai 'Persiapan Perang'

Brentford Kalahkan Tottenham Hotspur dengan Skor Telak 3-0

Pemprov NTT Percepat Perbaikan Infrastruktur Terdampak Gempa M7,7

Pemerintah Kota Batam Siapkan Subpenyalur BBM Nelayan di Pulau Rempang

Permudah Akses BBM Subsidi, Pemkot Batam Siap Bangun SPBU untuk Nelayan di Pulau Rempang

Harga Daging Ayam Ras di Dua Kabupaten di Riau di Atas Rp40.000/Kg

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.