Waspadai Lonjakan Permintaan Jelang Ramadan

JAKARTA - Kenaikan harga beras harus cepat diantisipasi karena berpotensi menimbulkan masalah baru. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir terjadi gonjang-ganjing politik. Masalah politik beriringan dengan ekonomi akan menimbulkan krisis.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Indef, Esther Ari Astuti, merespons kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir. "(Kenaikan harga beras) harus cepat diselesaikan sebab jika tidak bisa seperti kasus 1998, di mana masalah politik bersamaan dengan ekonomi," tegas Esther kepada Koran Jakarta, Selasa (13/2).

Menurut dia, kenaikan harga beras ini juga dipicu dengan kebiasaan membagi bantuan pada saat kampanye untuk meraih suara lebih banyak. Tren itu akan mendorong kenaikan harga dari sisi lonjakan permintaan sehingga memicu inflasi.

Kondisi ini diperparah dengan banjir di beberapa lokasi yang menjadi sentra produksi beras sehingga menghambat distribusi pangan ke konsumen.

Pasokan beras saat ini ditopang oleh carry over stock panen raya dan panen gadu sebelumnya. Selain itu juga ditopang dari panen yang berlangsung terbatas di sebagian kecil daerah. Kondisi pasokan yang terbatas tersebut mendorong kenaikan harga gabah di tingkat petani maupun penggilingan.

"Maka pemerintah harus mengantisipasi hal ini apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran," ucapnya.

Lebih jauh, dirinya juga menegaskan pentingnya mendorong swasembada beras sehingga dapat menekan impor.

Sehari setelah diperintah Presiden Joko Widodo untuk penstabilan perberasan nasional, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, gerak cepat bersama Perum Bulog, PT Food Station Tjipinang Raya, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Sebanyak 50 ribu ton beras dari Bulog mulai masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Dia pun mengajak masyarakat luas untuk terus menerapkan belanja dengan bijak yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini penting agar pemerataan dapat terjadi di setiap elemen masyarakat.

"Yang perlu dijelaskan kepada masyarakat luas, kalau kita itu masak di rumah ya 5 kilogram (kg), 10 kg cukup ya. Tapi kalau belinya sampai 5-10 ton, itu pasti pedagang. Jadi, kalau di ritel itu memang belinya yang kemasan kecil 5 kg. Kalau tidak dibatasi, nanti stok di toko cepat habis. Teman-teman di ritel kan juga tidak mau stoknya kosong," jelas Arief.

Selanjutnya, Arief mengatakan pihaknya akan mempersiapkan panen besar yang kemungkinan terjadi pada Maret mendatang.

Bantu Distribusi

Pada kesempatan sama, Ketua DPD Perpadi DKI Jakarta, Nellys Soekidi, menjelaskan pihaknya siap membantu distribusi beras ke ritel modern. Dia pastikan stok beras tidak ada kekurangan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Seperti diketahui, Bapanas mengatur penyaluran stok beras Bulog dapat terus digencarkan ke berbagai lini pasar. Beras sejumlah 50 ribu ton oleh Bulog didistribusikan ke PIBC dan kemudian akan dikemas dalam bentuk beras 5 kg dan disalurkan ke ritel modern.

Sementara itu, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dideraskan ke daerah di seluruh Indonesia. Realisasi beras SPHP sampai 12 Februari 2024 menyentuh 226 ribu ton.