Kemenhub Buka Kembali Pelabuhan Teluk Palu

JAKARTA - Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) membenahi kerusakan infrastruktur dan fasilitas akibat bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan sekitarnya, beberapa di antaranya perbaikan fasilitas pelabuhan.

Perbaikan tersebut dilakukan sesuai amanat Presiden melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk fasilitas transportasi di bandara dan pelabuhan.

Melalui program Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction (EARR), Kementerian Perhubungan optimistis pengerjaan tiga pelabuhan di Teluk Palu dengan nilai investasi sebesar $68,36 juta atau sekitar Rp1 triliun akan segera beroperasi dan melayani penumpang pada kuartal pertama 2024.

Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub M. Mashyud menjelaskan, seluruh paket pekerjaan telah berjalan. Rinciannya, pengerjaan paket Civil Works (CW) Sea Port 1: Works for Reconstruction of Donggala Port saat ini mencapai progress konstruksi 97,48%, sedangkan untuk pengerjaan paket Civil Works (CW) Sea Port 2: Works for Reconstrucion of Wani Port telah selesai 100% dan siap dioperasikan, serta paket Civil Works (CW) Sea Port 3: Works for Reconstruction of Pantoloan telah dioperasikan sejak tahun 2022.

"Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut optimistis ketiga pelabuhan tersebut dapat kembali melayani kegiatan kepelabuhanan baik mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik di Kota Palu dan sekitarnya, pada kuartal pertama tahun ini," kata Masyhud dalam keterangan tertulisnya, akhir pekan lalu.

Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelabuhan Teluk Palu, tuturnya, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dimana pemulihan infrastruktur pelabuhan menjadi sangat vital untuk pemulihan ekonomi masyarakat sekitar maupun pemerintah mengingat Pelabuhan Teluk Palu merupakan salah satu pelabuhan utama yang menjadi poros maritim di Indonesia.

Mashyud menambahkan, pengerjaan proyek ini terkendala oleh anomali kondisi tanah yang cukup heterogen dan wilayah geografis daerah rawan bencana.

"Tanah di lokasi Proyek Donggala mengalami kondisi easy driving saat dilakukan pemancangan, sehingga kedalaman tiang pancang rencana mengalami penurunan yang cukup banyak. Sebaliknya, di lokasi Proyek Wani justru mempunyai karakter tanah keras yang menyebabkan tiang pancang cukup sulit mencapai kedalaman desain," ungkapnya.

Namun ia menegaskan pekerjaan tersebut telah ditangani sesuai prosedur teknis dan kondisi aktual masing-masing.

"Hari ini, kami juga telah melakukan pengujian terhadap hasil akhir pekerjaan konstruksi ketiga pelabuhan tersebut melalui uji sandar dan olah gerak kapal terhadap struktur dermaga pada Terminal Donggala, Wani, dan Pantoloan sesuai dengan kriteria desain," tambah Masyhud.

Dengan dilakukannya uji sandar kapal memakai metode pengecekan pergerakan segmen beban lateral sandar kapal tersebut, ia berharap hasil pembangunan berjalan optimal dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, sehingga fasilitas-fasilitas di pelabuhan dapat digunakan untuk mendorong kemajuan perekonomian daerah maupun nasional dan membangun konektivitas transportasi nasional serta menciptakan keselamatan pelayaran.

Sebagai informasi, program EARR telah dilaksanakan sejak 2019. Pada Oktober 2021, telah dilakukan penandatanganan kontrak Package Civil Works (CW) Sea Port 3: Works for Reconstruction of Pantoloan Port antara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dengan PT Amarta Karya - Setia Mulia Abadi, KSO selaku penyedia jasa konstruksi untuk paket pekerjaan.

Penandatanganan kontrak ini menjadi awal proses pekerjaan fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Teluk Palu, yaitu Terminal Pantoloan. Adapun Pekerjaan Rekonstruksi Terminal Pantoloan mencakup pekerjaan rehabilitasi fasilitas laut, termasuk melanjutkan extension upperstructure dermaga, serta pekerjaan fasilitas sisi darat seperti area kantor dan pelayanan umum.

Kemudian pada 15 Februari 2022, dilakukan penandatanganan kontrak Package Civil Works (CW) Sea Port 1: Works for Reconstruction of Donggala Port antara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Ini merupakan salah satu agenda pemenuhan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menjadi awal proses pekerjaan konstruksi Terminal Donggala.

Terminal Donggala sebagai pelabuhan pengumpul (PP) menjadi gerbang ekonomi dan mendukung perekonomian di daerah hinterland Kabupaten Donggala dan Sulawesi Tengah. Saat ini, Terminal Donggala masih beroperasi aktif dan melayani logistik masyarakat. Terminal Donggala akan lebih difokuskan pada market pelayanan kargo multipurpose dengan kapasitas 370.000 ton per tahun, pelayanan curah kering (dry bulk cargo), dan pelayanan untuk kapal penumpang baik PELNI, Tol Laut, maupun Perintis.

Sementara pembangunan Pelabuhan Wani yang difokuskan untuk pelayanan Terminal Multipurpose (Agrikultur, Pelayanan Angkutan Ternak, dan Kapal Negara) telah dimulai pada Maret 2022. Pembangunannya meliputi pekerjaan dermaga, trestle, causeway, reklamasi, dan pembangunan sisi darat seperti, area parkir, drainase, dan fasilitas penunjang lainnya.

Ditemui langsung di kantornya pada Kamis (8/2), Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Palu Capt. Alexander Seleng Allokendek menuturkan, jelang peresmian ketiga pelabuhan tersebut, KSOP Kelas II Teluk Palu sudah menyiapkan langkah strategis, salah satunya mengubah pelabuhan penumpang yang lebih layak dari sisi luasan hingga fasilitas sarana dan prasarana yang makin baik sehingga masyarakat lebih terlayani.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti perusahaan-perusahaan pelayaran bahwa pelabuhan ini tidak hanya melayani penumpang namun juga multipurpose sehingga peran pelabuhan dapat difungsikan lebih aktif lagi," tutur Alex.

Tidak hanya itu, koordinasi dan sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat juga telah dilakukan sejak awal perencanaan pembangunan ketiga pelabuhan tersebut.

Lebih lanjut, Alex mengungkapkan pasca tsunami yang terjadi pada 2018, masih terdapat beberapa hambatan fungsi pengawasan dan penjagaan terkait keselamatan pelayaran di perairan Teluk Palu, salah satunya belum memadainya kapal patroli.

"Sampai saat ini, kami terus mengupayakan penambahan kapal patroli, serta penambahan kuantitas dan kualitas personel, agar kebutuhan-kebutuhan di Teluk Palu ini semakin lancar, aman dan nyaman, dan tidak ada kendala," tutupnya.