BPK: Pemeriksaan Laporan Keuangan DKI Cermati Belanja Bansos

JAKARTA - Pimpinan BPK, pemeriksa keuangan negara, V Ahmadi Noor Supit menyatakan pemeriksaan laporan keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2023 akan mencermati belanja hibah dan belanja bantuan sosial (bansos) yang dinilai berisiko tinggi.

"Pada pemeriksaan LK tahun 2023, BPK akan mencermati penggunaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, yang dinilai berisiko tinggi. Selain itu, BPK juga akan memfokuskan pada akun pendapatan asli daerah (PAD), belanja kontraktual dan pengelolaan aset prasarana, sarana dan fasilitas umum," ungkapnya saat bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) Heru Budi Hartono saat entry meeting pemeriksaan atas LK Pemprov DKI Jakarta TA 2023, di Balai Agung DKI Jakarta, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat (9/2).

Menurut Ahmadi, DKI Jakarta merupakan daerah yang sangat strategis dan menjadi barometer untuk Indonesia. Sehingga, apa yang terjadi di ibu kota Indonesia mempunyai pengaruh sangat luas terhadap provinsi-provinsi lainnya.

Selama enam kali berturut-turut, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas LK Pemprov DKI Jakarta. Namun demikian, lanjutnya, pencapaian opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan negara.

Dia menyampaikan bahwa opini WTP yang telah diperoleh Pemprov DKI Jakarta seharusnya dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat.

"Opini atas LK lebih merupakan "target wajib" pemerintah daerah yang memprestasikan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan," kata Anggota V BPK.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengharapkan tim pemeriksa BPK dan entitas terperiksa bisa saling bersinergi dengan tetap menjaga nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme.

"Semoga pelaksanaanentry meetingini menjadi awal yang baik bagi terciptanya kolaborasi dan sinergi BPK dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel," ujar Ahmadi.