Capres Gandeng ‘Influencer’ untuk Raih Dukungan Politik, Apa Risikonya?

Wawan Kurniawan, Universitas Indonesia

Influencer atau pesohor media sosial telah menjadi kekuatan penting dalam lanskap politik modern. Dengan basis pengikut yang besar dan loyal, mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik. Melalui unggahan mereka yang dirancang sedemikian rupa, influencer ini tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mengekspresikan pendapat pribadi yang dapat memengaruhi pemikiran dan perilaku pemilih.

Barack Obama adalah salah satu politikus pertama yang memanfaatkan kekuatan media sosial dan influencer secara efektif. Dia menggunakan selebritas dan influencer populer seperti Oprah Winfrey, yang memiliki pengaruh besar di kalangan pemilih Amerika Serikat (AS) untuk menjangkau pemilih muda dan beragam secara demografis. Jokowi pun melakukan hal serupa saat melakukan kampanye.

Terbaru, calon presiden (capres) Prabowo Subianto, menggandeng para influencer kondang, seperti Raffi Ahmad, Rachel Vennya, Ria Ricis, Nagita Slavina, Deddy Corbuzier, dan Atta Halilintar saat peresmian Grha Utama akademi militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah.

Keberadaan influencer dalam politik saat ini merefleksikan pergeseran dari kampanye tradisional ke strategi yang lebih terfokus pada media sosial dan pemasaran digital. Lalu apa dampak keterlibatan mereka dalam kampanye politik?

Kekuatan influencer

Terdapat beberapa alasan mengapa influencer dapat berperan penting dalam usaha meraup suara, di antaranya:

1. Jangkauan audiens

Influencer mampu mencapai audiens dengan jangkauan yang luas secara instan, sehingga menjadikan mereka pilihan efektif dalam mendapatkan dukungan politik.Dengan satu unggahan di media sosial, mereka dapat menyebarkan pesan, baik itu mendukung atau menentang kebijakan atau kandidat, ke jutaan orang dalam hitungan detik. Ini menciptakan efek domino yang bisa mengubah jalannya sebuah kampanye.

Kita bisa melihat bagaimana kekuatan media sosial berdampak pada kejadian Arab Spring. Saat itu, demonstrasi dan unggahan di situs seperti Facebook dan Twitter digunakan untuk mencoba melakukan protes dan memobilisasi massa. Hasilnya, beberapa pemerintahan di wilayah tersebut mengalami perubahan dan revolusi politik. Di pemilu AS, Donald Trump yang aktif di Twitter, terus memberikan berbagai narasi yang membangun dukungan kuat di antara pengikutnya.

2. Ilusi keterwakilan

Influencer sering dianggap sebagai 'one of us' atau bagian dari masyarakat umum. Mereka memiliki pengikut dan mampu memberikan opini yang membentuk pandangan followers atau pengikutnya sendiri. Pesan mereka mudah untuk diterima dan diikuti para pengikutnya, karena terasa lebih nyata dan dapat dipercaya, dibandingkan dengan iklan politik tradisional.

Sebuah riset membuktikan bahwa komunikasi influencer tentang topik politik atau isu-isu tertentu dapat meningkatkan minat politik pemilih khususnya kaum muda, hal ini disebabkan oleh penggambaran topik sosial-politik yang dianggap lebih mudah dipahami dan menarik dalam konten yang diberikan influencer.

Risiko keterlibatan influencer dalam politik