Perbaiki Tata Kelola Distribusi Pupuk

JAKARTA - Pemerintah perlu menyalurkan pupuk secara benar agar mampu menggenjot produksi. Selama ini, permasalahan pupuk terus berulang tiap memasuki masa tanam.

Pakar pertanian dari Universitas Brawijaya (UB), Sujarwo, mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan anggaran pupuk subsidi sebesar 14 triliun rupiah. Namun, Sujarwo meminta distribusi pupuk subsidi dapat dilakukan secara baik sehingga benar-benar menyelesaikan permasalahan dasar penyediaan input produksi petani, terutama petani kecil.

"Tetapi harus di ingat, pengelolaan anggaran sebesar itu perlu dilakukan manajemen distribusi yang sangat baik sebagaimana dibutuhkan petani yang memang banyak yang mengalami kemunduran masa tanam karena dampak perubahan iklim," kata Sujarwo di Malang, Jawa Timur, Selasa (9/1).

Sujarwo mengatakan terlepas dari potensi pemikiran miring atas kebijakan ini, pemerintah sebaiknya dapat mengeksekusi bantuan pupuk ini dengan sebaik-baiknya guna menjaga potensi produksi domestik. Saat ini, produksi domestik menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional sehingga hal ini akan mereduksi opini kurang baik dari kebijakan ini.

Karena itu, dia meminta pemerintah terus bekerja dengan melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama yaitu ketangguhan sistem pangan nasional.

Masa Tanam

Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi pada masa tanam II atau setelah masa tanam I yang telah berlangsung sejak akhir 2023 akan tersedia dengan adanya tambahan anggaran dana sebanyak 14 triliun rupiah.

"Menteri Pertanian telah menangkap kegelisahan petani di seluruh pelosok daerah yang meminta kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi dan langsung mengusulkan anggaran tambahan. Alhamdulillah, Presiden Joko Widodo telah menyetujui," kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, di Jakarta, kemarin.

Kuntoro menuturkan Kementan senantiasa menjaga ketersediaan pupuk mampu memenuhi kebutuhan para petani, termasuk pada masa tanam (MT) I pada Oktober 2023 hingga Maret 2024. Dengan total target tanam seluas 6,3 juta hektare maka pupuk yang dibutuhkan 2,4 juta ton.

"Dengan sisa target tanam Januari-Februari 2024 seluas 3,9 juta hektare, kebutuhan pupuk sekitar 1,6 juta ton, sehingga ketersediaan pupuk 1,7 juta ton masih mencukupi," ucapnya.

Selain memastikan stok pupuk bersubsidi mencukupi, lanjutnya, Kementan saat ini juga telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi. Petani kita bisa mendapatkan pupuk bersubsidi di kios terdekat dengan menggunakan KTP saja, tidak perlu lagi harus terdaftar pada beraneka sistem yang sebelumnya diberlakukan.

"Sekarang, petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubisidi. Mereka bisa mengambil di kios-kios yang sudah mendata namanya," sebutnya.

Melalui adanya kepastian stok pupuk dan kemudahan akses, Kuntoro berharap petani bisa berproduksi dengan baik.

"Januari-Februari ini menjadi momen penting bagi semua petani padi sehingga kebutuhan pupuk sangat krusial. Kami akan terus memonitor dan memastikan pupuk bisa termanfaatkan dengan baik oleh mereka," tutur dia.

Adapun penambahan anggaran pupuk subsidi telah disetujui Presiden Joko Widodo sebesar 14 triliun rupiah. Kini, anggaran tersebut tinggal menunggu proses dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).