Optimalkan Dana Keabadian untuk Bangun Jalur Rempah

JAKARTA - DPR RI mendorong kolaborasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat untuk membangun sekaligus menguatkan kebudayaan, termasuk jalur rempah. Dana abadi kebudayaan yang nilainya sebesar tujuh triliun rupiah pada 2024 perlu dimanfaatkan untuk membangun jalur rempah.

"Orang mengenal cokelat itu Belgia, padahal cokelatnya dari Sulawesi Barat. Kita termakan branding orang, bukan branding kita sendiri. Nah, Indonesia ini punya dana abadi kebudayaan. Nah, (membangun jalur rempah Indonesia) itu bisa dialokasikan dalam konteks besar. Jangan sporadis, justru harus besar dalam proses ini," tutur Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amaliah, di Jakarta, Senin (8/1).

Ledia berharap dana abadi kebudayaan tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak ingin harapan tersebut kandas akibat terkendala anggaran yang terbatas.

Seperti diketahui, Kemendikbudristek mengupayakan agar dana abadi kebudayaan (dana Indonesiana) pada 2024 mencapai tujuh triliun rupiah. Rencananya, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan dan kemajuan kebudayaan daerah di Indonesia.

Karena itu, jika jalur rempah terwujud, dia memprediksi tidak hanya sektor pariwisata yang mengalami perubahan lebih baik, namun juga sektor pertanian, perdagangan, dan kesehatan. Untuk itu, dia menegaskan kolaborasi harus menjadi semangat bersama, terutama kementerian.

"Bicara jalur rempah itu harus melibatkan kementerian kesehatan, perdagangan dan pertanian. Supaya ini ditingkatkan kualitas dibuatkan ekspor. Dihidupkan kembali, ya. Orang Indonesia luar biasa. Kita punya cengkeh pala, dan kemiri di mana tempat lain gak ada. Itu yang harusnya bisa dikuatkan," ujarnya.

Sebagai gambaran, rempah-rempah Indonesia telah menjadi komoditas perdagangan internasional, sekaligus diperhitungkan sebagai jalur rempah dunia. Rempah segar dari berbagai wilayah Nusantara, seperti lada, pala, cengkeh, jahe, kayu manis, dan vanili banyak diminati konsumen mancanegara dan tren nilai ekspornya terus meningkat.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan mencatat Indonesia sebagai salah satu dari lima negara penghasil lada terbesar di dunia. Indonesia pernah menempati urutan kedua negara produsen lada terbesar setelah Vietnam pada 2016.

Hilirisasi Rempah

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menegaskan pihaknya mendorong agar rempah-rempah tidak dieskspor dalam bentuk komoditas. Karena itu, Ditjen IKMA terus mendorong pengembangan produk olahan lada di berbagai daerah penghasil, seperti di Bangka dan Lampung Timur, menghadapi berbagai tantangan.

Dia mencontohkan Ditjen IKMA juga terus menggenjot peningkatan nilai tambah komoditas rempah di berbagai sentra penghasil rempah, yaitu melalui revitalisasi sentra dengan Dana Alokasi Khusus, antara lain pengembangan Sentra IKM Olahan Lada di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Sambas melalui DAK tahun anggaran 2022.

Sentra Lada Kabupaten Bangka berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri Jelitik dengan luas 1.200 m2. Adapun pembangunan revitalisasi gedung sentra dilakukan dengan menggunakan anggaran DAK fisik, termasuk untuk pengadaan mesin dan peralatan pendukung.

Tak hanya di dua kabupaten tersebut, Ditjen IKMA juga turut mengembangkan Sentra IKM Lada Kabupaten Lampung Timur sejak tahun lalu melalui bimtek produksi dan sistem keamanan pangan, serta fasilitasi bantuan mesin dan peralatan. Sentra IKM Lada Kabupaten Lampung Timur juga telah ditetapkan sebagai Desa Devisa yang merupakan hasil kerja sama antara Ditjen IKMA dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (Indonesia Eximbank).