Belanja Masyarakat Kelompok Terbawah Mulai Melambat
Rabu, 20 Des 2023, 00:03 WIBJAKARTA - Kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan III- 2023 tercatat 4,94 persen atau lebih lambat dibandingkan triwulan II-2023 yang tumbuh 5,17 persen.
Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, dalam acara media gathering Bank Mandiri Economic Outlook 2023 yang berlangsung secara daring di Jakarta, Selasa (19/12), mengatakan konsumsi menjelang akhir tahun menunjukkan kenaikan. "Memasuki awal Desember, Mandiri Spending Index (MSI) mencatatkan angka 188,2, menunjukkan bahwa belanja masyarakat 88,2 persen lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi (Januari 2020)," kata Andry.
Secara bulanan, nilai belanja masyarakat di bulan November 2023 juga mencatatkan angka 177,8 lebih tinggi 40,1 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu (MSI Juli 2023 mencatatkan sebesar 126,9).
Berdasarkan wilayah, belanja di seluruh daerah menunjukkan akselerasi, kecuali Bali dan Nusa Tenggara. Jika dilihat dari kelompok pendapatan, belanja masyarakat dari kelompok terbawah atau konsumen dengan saldo tabungan di bawah satu juta rupiah mulai menunjukkan perlambatan.
Secara bulanan, belanja masyarakat kelompok terbawah di November sedikit lebih rendah dibandingkan Oktober 2023. Di sisi lain, penurunan tingkat tabungan kelompok itu, yang sejak Mei terus tergerus, mulai melandai. "Hal ini menunjukkan bahwa berkurangnya tabungan masyarakat kelompok bawah mulai berdampak pada belanja mereka," jelas Andry.
Sementara itu, kelompok menengah atau mereka dengan saldo tabungan berkisar 1-10 juta rupiah relatif stabil dan berada pada kisaran 166,4.

Korban Gejolak Harga
Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, yang diminta pendapatnya dalam kesempatan terpisah, mengatakan kecenderungan pendapatan dan daya beli masyarakat kelompok bawah yang mengalami stagnasi seiring dengan melonjaknya harga beberapa komoditas. Kondisi itu menyebabkan mereka terpaksa harus menahan dan mengurangi konsumsinya.
Kenaikan harga itu, kata Awan, bisa karena pemerintah terlambat mengantisipasi kenaikan harga seperti cabai yang meroket tembus lebih dari 100 ribu rupiah per kilogram (kg). Padahal, fenomena kenaikan harga cabai selalu terjadi setiap tahun dan terus berulang, tetapi pemerintah selalu lambat mengambil langkah antisipasi.
"Kondisi itu yang selalu terjadi, di samping masalah buruknya tata produksi dan tata niaga yang tidak berjalan secara demokratis," tegas Awan.
Dengan melemahnya belanja kelompok masyarakat paling bawah tambahnya menandakan kelompok itu sangat rentan dan selalu menjadi korban atas gejolak harga komoditas terutama kebutuhan bahan pokok seperti pangan.
"Ini sebenarnya urgensi dibentuknya koperasi multipihak. Dengan bersatunya petani, pedagang, dan buruh/konsumen, mereka akan mampu mengontrol produksi, harga, dan konsumsi itu," pungkas Awan.
Redaktur: Vitto Budi
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Berita Terkait:
-
Arsenal Akan Lakukan Parade Juara Sehari Setelah Lawan PSG di Liga Champions
-
UIN Datokarama Palu Kenalkan Budaya Etnis Kaili kepada Mahasiswa Thailand, Filipina, dan Malaysia
-
Gawat, Imbas Perang Timur Tengah, Harga Plastik di Baturaja Meledak Dua Kali Lipat
-
Buntut Kasus Dokter Magang, Kemenkes Perbaiki Tata Kelola Magang Kedokteran
-
Pameran Keris Nasional di TMII
-
Perluas Jangkauan Pasar, Wamen KKP Ajak Pelaku Usaha Perikanan Terapkan Stelina
-
Tak Perlu Ribet, Kartu Nusuk Jamaah Haji Dibagikan via One Stop Service di Padang
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.