PBB Bersiap Tarik Pasukan Penjaga Perdamaian dari Kongo

PBB - Dewan Keamanan PBB pada Selasa (19/12) diperkirakan akan menyetujui permintaan Republik Demokratik Kongo (DRC) untuk an menarik pasukan penjaga perdamaian secara bertahap dari negara itu, mulai akhir bulan ini.

Penarikan ini akan dilakukan meskipun ada kekhawatiran PBB terkait kekerasan yang terjadi di bagian timur negara tersebut.

Kongo yang luas dan miskin akan menggelar pemilihan presiden dan parlemen yang berisiko tinggi pada Rabu (20/12), pemungutan suara yang bertepatan dengan berakhirnya mandat tahunan misi penjaga perdamaian PBB yang dikenal dengan nama Monusco.

Meskipun situasi negeri itu sedang bergejolak, pemerintah Kongo selama berbulan-bulan telah menyerukan agar kebijakan penarikan pasukan penjaga perdamaian PBB "dipercepat" mulai akhir 2023 dan bukan pada akhir 2024. Mereka menganggap pasukan PBB tidak efektif melindungi warga sipil dari kelompok bersenjata dan milisi di Kongo bagian timur selama 30 tahun.

Tudingan tersebut serupa dengan yang dilontarkan negara-negara Afrika lainnya, khususnya Mali, yang menuntut penarikan darurat misi Minusma PBB.

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa anggota Dewan, terutama Amerika Serikat, menyatakan keraguannya mengenai apakah pasukan Kongo siap menggantikan Monusco untuk menjamin keamanan penduduk.

Namun, karena misi PBB tidak dapat beroperasi tanpa izin dari negara tuan rumah, DRC ingin memaksa Dewan Keamanan PBB - meskipun pesan yang disampaikan tidak sekuat Mali.

Meskipun Dewan ini memenuhi tuntutan Kongo, Dewan diharapkan akan menggarisbawahi "keprihatinannya terhadap meningkatnya kekerasan" di timur dan "ketegangan antara Rwanda dan Kongo," menurut draf teks yang dilihat oleh AFP.

Jika rancangan resolusi disetujui seperti yang diharapkan pada hari Selasa, Dewan akan memutuskan untuk "memulai penarikan bertahap, bertanggung jawab dan berkelanjutan" misi tersebut, sejalan dengan rencana penarikan yang disepakati pada November antara Kinshasa dan Monusco.

Fase pertama mencakup penarikan pasukan penjaga perdamaian dari provinsi Kivu Selatan pada akhir April 2024, dimulai "sebelum akhir tahun 2023".