Korut Kirim Pasukan ke Zona Demiliterisasi

Usai membatalkan perjanjian yang bertujuan untuk meredakan permusuhan di perbatasan, Korut mengirim personel ke perbatasan.

SEOUL - Korea Utara (Korut) telah mengirimkan pasukan ke perbatasan selatannya untuk memulihkan pos-pos penjagaan yang dirobohkan berdasarkan perjanjian tahun 2018 dengan Korea Selatan (Korsel), kata militer Seoul pada Senin (27/11). Pengiriman itu terjadi setelah peluncuran satelit mata-mata Pyongyang yang memicu ketegangan kembali di semenanjung tersebut.

Menanggapi peluncuran tersebut pekan lalu, Korsel menangguhkan sebagian perjanjian yang bertujuan untuk meredakan permusuhan di perbatasan, sehingga mendorong Korut untuk membatalkan perjanjian tersebut sepenuhnya dan memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan pernah terikat lagi dengan perjanjian tersebut.

Seorang pejabat militer Korsel mengatakan kepada AFP pada Senin bahwa Pyongyang baru-baru ini mengirim personel dan peralatan bersenjata untuk memulihkan pos-pos penjagaan. Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa tentara Korut terlihat membangun kembali pos-pos penjagaan perbatasan yang sebelumnya dihancurkan.

Salah satu foto yang dirilis militer Korsel menunjukkan empat tentara Korut tengah membangun kembali pos penjagaan sementara di zona demiliterisasi yang memisahkan kedua negara. Foto-foto yang dirilis pihak militer juga menunjukkan tentara Korut selain membangun kembali pos itu, tentara itu terlihat mengangkut senjata api berat dan menjalankan tugas jaga malam. Selain itu, otoritas militer Korsel menyebutkan bahwa Pyongyang juga meningkatkan artileri pantai secara signifikan.

"Akan ada respons yang sesuai sehubungan dengan Korut yang kembali memulihkan pos penjagaan garis depan di dalam zona demiliterisasi," ucap Ketua Kepala Staf Gabungan (JCS) yang baru, Kim Myung-soo, saat menanggapi perkembangan terbaru di perbatasan.

Keluarkan Ancaman

Sementara itu percepatan pengembangan program persenjataan Korut telah membuat Korsel khawatir. Oleh karenanya, Korsel segera mengerahkan aset pengawasan dan pengintaian ke perbatasan setelah peluncuran satelit, yang menurut militernya merupakan langkah penting untuk mempertahankan diri dari ancaman Korut yang semakin meningkat.

Korut yang memiliki senjata nuklir, dilarang oleh serangkaian resolusi PBB untuk melakukan uji coba menggunakan teknologi balistik, dan para analis mengatakan ada tumpang tindih teknologi yang signifikan antara kemampuan peluncuran luar angkasa dan pengembangan misil balistik.

Peluncuran satelit itu menuai kecaman dari komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Korsel, karena efeknya yang mengganggu stabilitas di kawasan. Sementara Pyongyang mengatakan peluncuran satelitnya adalah pelaksanaan hak membela diri yang sah dan adil.

Menanggapi kecaman tersebut, Korut pun pada Senin mengeluarkan ancaman bahwa mereka akan terus menggunakan hak kedaulatannya, termasuk dengan peluncuran satelit.

Sementara itu AS telah mengadakan pertemuan tak terjadwal Dewan Keamanan PBB pada 27 November untuk membahas peluncuran satelit Korut. Sebelumnya pada 22 November lalu, sembilan anggota Dewan Keamanan bergabung dengan AS dalam sebuah pernyataan yang mengutuk peluncuran satelit Korut karena menggunakan teknologi misil balistik, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan. AFP/KBS/ST/I-1