Kurangi Kebergantungan, RI Harus Diversifikasi Hubungan Dagang

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak bergantung dalam hubungan perdagangan dengan negara-negara mitra utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Jepang. Perlu diversifikasi hubungan dagang agar ekonomi Indonesia tidak terdampak jika perekonomian di negara mitra utama tersebut sedang lesu.

Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, menanggapi dampak penurunan ekonomi Tiongkok terhadap perekonomian nasional.

Suhartoko mengatakan fenomena itu menandakan RI harus mengevaluasi pola hubungan dagang dengan Tiongkok. Dalam konteks ketahanan ekonomi nasional, perlu dibuat strategi jangka panjang agar hubungan ekonomi dengan negara lain tidak menciptakan kebergantungan terhadap negara tersebut seperti kebergantungan input dan pasar output.

"Diversifikasi hubungan dagang perlu diupayakan dengan serius. Pertimbangannya bukan sekadar nilai bisnis, tetapi nilai ketahanan," tegas Suhartoko.

Pemerintah ke depan, paparnya, harus membangun strategi pengembangan industri yang mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward dan forward linkage) terutama penggunaan input dan output, sehingga pasar dalam negeri lebih terintegrasi.

Teknis pemanfaatan pasar yang terintegrasi itu misalnya terintegrasi antarpulau, biaya logistik antarpenyedia input dan ouput,

Saat menyampaikan Outlook Ekonomi 2024, Menteri Keuangan Periode 2013-2014, Chatib Basri, kembali mengingatkan bahwa perlambatan ekonomi di Tiongkok bisa berdampak ke perekonomian Indonesia. Sebab, setiap satu persen perlambatan ekonomi Tiongkok bisa membuat ekonomi Indonesia melambat sebesar 0,3 persen. Hal itu karena Indonesia saat ini merupakan salah satu negara emerging market atau negara berkembang yang mulai terlibat dengan perdagangan global.

"Kalau pertumbuhan Tiongkok melambat, permintaan impor dari Tiongkok otomatis ikut melambat, artinya ekspor Indonesia ke Tiongkok pasti akan berkurang," kata Chatib.

Dia mencontohkan, apabila ekonomi Tiongkok melambat 0,7 persen dari pertumbuhan 5,2 persen menjadi 4,5 persen, tetap akan membuat ekonomi di Indonesia melambat walau di bawah 0,3 persen.

Melambatnya ekonomi Tiongkok, jelas Chatib, karena kondisi ekonomi Tiongkok dalam kondisi yang kurang baik seiring dengan meningkatnya tensi geopolitik dengan Amerika Serikat (AS) sehingga membuat hambatan dalam hubungan perdagangan.

Kendati demikian, hambatan dagang antara kedua negara adidaya itu juga justru bisa menjadi kesempatan bagi negara-negara berkembang. Sebab, investor Tiongkok tetap berusaha menjalin perdagangan dengan cara merelokasi investasi ke luar dari Tiongkok, terutama menuju ke negara-negara Asia Tenggara.

"Investasi mulai berpindah ke negara seperti Vietnam yang menerima manfaat cukup banyak, begitu juga Malaysia, Singapura, dan dalam hal ini Indonesia punya kesempatan," kata Chatib.

Alihkan Produksi

Pada kesempatan yang lain, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Imron Mawardi mengatakan pemerintah harus mewaspadai perlambatan ekonomi Tiongkok, terutama yang disebabkan penurunan ekspor mereka karena akan menimbulkan tekanan berlipat pada Indonesia.

"Keterikatan perdagangan kita dengan Tiongkok cukup kuat, seperti halnya dengan Amerika dan Jepang, sehingga jelas kita akan terdampak. Pertama, dengan adanya perlambatan, ekspor berbagai bahan baku kita yang cukup besar ke Tiongkok tentu akan terpengaruh. Maka kita harus mencari tujuan ekspor nontradisional lain atau negara lain," kata Imron.

Selain itu, pelambatan ekonomi Tiongkok juga akan menekan ekspor mereka ke (AS) dan negara-negara lain. Padahal industri Tiongkok sebelumnya sudah menyiapkan skala produksinya sendiri. Dengan adanya penurunan ekspor ini, tentu mereka akan mencari tempat lain untuk menjual hasil produksinya.

Sementara itu, Indonesia adalah negara dengan penduduk yang berjumlah besar sehingga tentu akan menjadi sasaran. Padahal, RI sudah terdampak penurunan ekspor bahan baku sehingga dengan banjirnya produk Tiongkok yang akan dibanderol murah, tekanan akan makin terasa.

"Pemerintah harus mengantisipasi hal ini dengan insentif, produk subtitusi dan lainnya. Ini perlu diwaspadai karena selama ini manufaktur kita banyak yang sebetulnya mengimpor barang Tiongkok, lalu dijual lagi di sini. Dengan pengalihan ini, produk Tiongkok akan semakin banjir," tuturnya.