Keamanan Siber Sistem Keuangan Nasional Diperkuat

JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan bank sentral akan memperkuat keamanan siber atau cyber security infrastruktur sistem keuangan nasional seiring meningkatnya serangan siber ke perusahaan penyedia Layanan Jasa Keuangan (LJK) selama 2023.

"BI akan mendorong penguatan ketahanan siber, baik dari sisi BI maupun industri. Sebab, kelancaran sistem pembayaran dan keamanan data penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Juda dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.41 di Jakarta, Senin (23/10).

Saat ini, pihaknya sedang merancang formula kebijakan keamanan siber yang bersifat end to end, mulai dari tata kelola penanganan siber dalam industri, langkah preventif, serta langkah resolusi apabila terjadi serangan, termasuk mekanisme koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita punya forum yang secara reguler melakukan evaluasi ketahanan siber di industri ini. Tetapi kalau tetap terjadi ini, perlu protokol, ini sedang kita perkuat," ujar Juda.

Kepercayaan Turun

Selain terganggunya sistem, menurutnya, serangan siber terhadap infrastruktur sistem keuangan akan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

"Keberhasilan serangan siber pada infrastruktur sistem keuangan pada gilirannya menyebabkan menurunnya kepercayaan pada sistem keuangan," ujar Juda.

Selama tahun ini, beberapa lembaga yang mengurusi masalah keuangan di Indonesia terkena serangan siber, diantaranya PT Bank Syariah Indonesia (BRIS), PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN), hingga BPJS Ketenagakerjaan.

State of the Internet dalam laporannya berjudul The High Stakes of Innovation: Attack Trends in Financial Services mencatat layanan jasa keuangan di Asia Pasifik dan Jepang (APJ) dilanda 3,7 miliar serangan siber pada rentang kuartal II-2022 sampai kuartal II-2023, atau sebagai sektor yang terbanyak mengalami serangan siber.