Cegah Pernikahan Dini, Pemerintah Sulbar Tambah Materi Kependudukan di Sekolah

Doc: ANTARA/M Faisal Hanapi

Ket. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melaksanakan sosialisasi kesehatan produksi dan pencegahan kekerasan seksual di Mamuju, Sabtu (21/10/2023).

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menambah materi kependudukan dan kesehatan reproduksi di sekolah untuk mencegah kekerasan seksual dan pernikahan dini.

SekretarisDinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulbar, Muhammad Ihwan di Mamuju, Sabtu mengatakan, Pemerintah Sulbar menghadapi masalah kependudukan akibat tingginya angka pernikahan dini yang mencapai 11,7 persen dan kekerasan seksual yang terjadidi sekolah.

Oleh karena itu, menurut dia, PemerintahSulbar melaksanakan program implementasi pendidikan kependudukan jalur formal dan informal pada sekolah SMA dan Madrasah Aliyah (MA) melalui program sekolah siaga kependudukan (SSK) dan pojok kependudukan (PJK).

Ia menyampaikan, SSK merupakan sistem sekolah yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan dan keluarga berencana, ke dalam beberapa mata pelajaran yang relevan tanpa menambah jam pelajaran dan bukan mata pelajaran baru.

"Pada program itu dilakukan penambahan materi pelajaran seperti pada pada mata pelajaran Biologi ditambahkan materi kesehatan reproduksi, dan materi pencegahan perkawinan anak ditambahkan pada mata pelajaran pendidikan agama, serta materi bonus demografi pada mata pelajaran geografi," katanya.,

Ia berharap pada mata pelajaran tambahan tersebut dapat memberikan edukasi bagi siswa untuk dapat menghindari pelecehan seksual dan kekerasan seksual.

"Pada materi pelajaran itu anak sekolah diajarkan untuk menghindari menyentuh bagian tubuh yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual," katanya.

Selain itu, siswa juga diajarkan tentang pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan agar terhindar dari pernikahan dini.

Ia berharap dengan program tersebut angka pernikahan dini dan kekerasan seksual yang menjadi masalah pembangunan dapat ditekan.