Pelaku UMKM Jangan Tergiur Tawaran Pinjol

JAKARTA - Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus berhati-hati dalam menerima tawaran investasi maupun pinjaman online (pinjol). Hal itu dimaksudkan agar UMKM terhindar dari kerugian akibat penipuan berkedok investasi.

Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Halimatus Sa'diyah mengingatkan pelaku UMKM untuk memperhatikan legalitas perusahaan yang menawarkan investasi. Karenanya, dia meminta kepada para pelaku UMKM untuk memastikan perusahaan yang menawarkan investasi maupun pinjol tersebut memiliki izin dari otoritas berwenang.

"Selain itu, masyarakat juga harus memastikan pihak yang menawarkan investasi maupun pinjaman memiliki izin dalam menawarkan produk atau tercatat sebagai mitra pemasar," ujar Halimatus dalam webinar yang dipantau secara dari di Jakarta, Kamis (19/10).

Dia juga meminta kepada masyarakat untuk memastikan pencantuman logo instansi/ lembaga pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, menurut Halimatus, pelaku UMKM perlu berfikir secara logis. Dia mengingatkan salah satu karakteristik dari investasi maupun pinjaman online yang ilegal adalah janji-janji yang tidak wajar, keuntungan dalam waktu yang cepat, hingga klaim tanpa risiko.

"Pastikan keuntungan dari produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan masuk akal dan tidak ada indikasi penipuan," kata Halimatus.

Dalam kesempatan tersebut, Halimatus menyoroti pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat agar tidak mudah terjebak dengan investasi dan pinjol ilegal. Kerugian akibat penipuan berkedok investasi maupun pinjaman online ilegal, kata dia, mencapai 139 triliun rupiah sepanjang 2017-2023.

Dia mengatakan nilai kerugian masyarakat akibat investasi dan pinjaman online ilegal tersebut setara dengan anggaran untuk membangun 1.390 km jalan tol atau membuka 11.300 puskesmas baru. "Oleh karena itu, kami tidak henti-hentinya juga mengingatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk penawaran investasi," kata dia.

Siapkan Modul

Pada kesempatan sama, Eksekutif Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI), Irene Heniwati menyatakan bank sentral bersama Bank Dunia menyiapkan modul pelatihan layanan keuangan digital atau Digital Financial Service dalam rangka mengembangkan UMKM. Selain memberikan beberapa langkah praktis bagi UMKM untuk mengakses layanan keuangan digital, Irene juga mengatakan modul tersebut juga akan mencakup langkah-langkah bagi para pelaku UMKM untuk mengakses produk yang mendukung pengembangan usaha.

Irene berharap agar modul Digital Financial Service dapat meningkatkan inklusivitas dan literasi keuangan bagi para pelaku UMKM. Lebih lanjut, dia juga menyinggung terkait risiko digitalisasi, seperti penipuan produk, penipuan melalui telepon, hipnotis, pencurian data, penyalahgunaan sim card, hingga isu keamanan siber.