Kemenkominfo Dorong ASN Aceh Kuasai Literasi Digital 

JAKARTA - Dalam rangka menoptimalkan pelayanan masyarakat maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan pentingnya literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Hal ini terungkap pada acara Literasi Digital kepada ASN di Banda Aceh tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Literasi Digital sektor pemerintahan untuk meningkatkan kompetensi ASN, termasuk anggota TNI di wilayah Provinsi Aceh.

"Melalui pembinaan tentang empat pilar literasi digital, para ASN diharapkan makin cakap digital agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Cakap digital, maksudnya, kecakapan individu untuk menemukan, mengevaluasi, dan menuliskan informasi yang jelas," kata pemateri pilar Kecakapan Digital, Partono Rudiarto dalam keterangan tertulisnya saat kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Kota Banda Aceh, Jumat (20/10).

Ia juga menyebut, pengguna aktif internet yang cakap digital masih kurang. Oleh karena itu, ia menambahkan, ASN perlu melakukan lima tahapan untuk meningkatkan kecakapan digital.

"Pertama, menyeleksi, yaitu kemampuan memilih dan memilah informasi yang akurat dan bermanfaat dari berbagai sumber. Lalu, data atau informasi yang telah kita dapatkan harus dipahami, apakah sudah sesuai dengan tupoksi pekerjaan dan etika aparatur pemerintah. Kemudian, menganalisa mana saja data-data yang bisa menyelesaikan masalah kita. Selanjutnya memverifikasi bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel dan akurat. Barulah kita berpartisipasi untuk memberitahu masyarakat luas tentang informasi tersebut," terangnya.

Menurut Partono, bila ingin mempengaruhi masyarakat Indonesia, penting untuk kita menyebarkan dan menghasilkan konten positif di media sosial. Di samping menjadi contoh baik bagi masyarakat, ASN yang cakap digital juga akan terlindungi dari dampak negatif digitalisasi seperti phishing.

Sedangkan Mantan Deputi Proses Bisnis Indonesia National Single Window (INSW), Hari Noegroho Solusi atas kekhawatiran ini diungkapkan oleh Hari Noegroho selaku pemateri pilar Keamanan Digital.

"Phishing tidak akan terjadi bila kita memproteksi sedari awal. Amati aplikasi yang terpasang di ponsel, sigap menolak akses izin yang masuk. Kita harus terapkan manajemen resiko mulai dari diri kita sendiri untuk mengetahui apa yang harus kita amankan," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemateri pilar Etika Digital, Wawan Hermawan turut menyatakan bahwa literasi digital penting untuk menentukan sikap kita saat menggunakan media sosial.

"Ada tiga hal yang menjadi tujuan dari literasi digital, salah satunya adalah melek digital. Bukan hanya sekedar cakap dan mampu mengikuti digitalisasi, tapi melek digital juga menentukan sikap," tuturnya.

Wawan menyebut, saat ini kita kehilangan hati nurani dalam menggunakan media sosial. "Saat ini, kalimat-kalimat yang seharusnya tidak kita baca justru sering terbaca, sehingga mempengaruhi mindset anak-anak muda Indonesia. Media sosial semakin marak ditemukan ujaran kebencian, belum lagi berita bohong di WhatsApp," tambah Wawan.

Menurutnya, kurangnya kesadaran dalam menggunakan internet akan membuat internet menguasai kehidupan kita. Kemenkominfo Tekankan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Widyaiswara PPSDM Regional Yogyakarta Kemendagri, Mudji Estiningsih mengingatkan kepada para ASN agar lebih bijak menggunakan media digital menjelang penyelenggaraan pemilihan umum 2024.

"Media sosial tidak boleh digunakan untuk mendukung paslon tertentu. Tidak boleh klik tombol like, dislike, komen, terlebih lagi foto bareng paslon dan diunggah ke publik. Kita sebagai ASN tidak terlepas dari peristiwa hukum. Dari tidur hingga bangun tidur, akan selalu ada akibat hukum dari apa yang kita lakukan, sehingga harus bijak dalam bermedia digital," tegasnya.

Mudji melanjutkan, segala kegiatan ASN yang berhubungan dengan kampanye paslon Ia menyebut, jejak digital akan berdampak pada sanksi pemecatan ASN. sanksi pemecatan ASN akan cepat diproses bila ada yang melanggar.

Cara kita menjaga netralitas: kritis dan skeptis. Kritis dengan cara berita yang diterima dicari tau dulu benar atau tidak, saring baru sharing. Skeptis terhadap informasi yang tidak jelas, jangan langsung menyebarkan.

"Budaya ASN adalah budaya yang erat dengan peraturan hukum. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, segala kegiatan ASN bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan," tutup Mudji.