Australia Gelar Referendum Tentukan Hak dan Pengakuan Warga Pribumi

SYDNEY - Pemungutan suara digelar pada Sabtu (14/10) dalam referendum bersejarah Australia mengenai hak dan pengakuan warga pribumi, mengakhiri kampanye pahit yang mengungkap perpecahan mendalam antara mayoritas warga kulit putih dan penduduk aslli di negara tersebut.

Hampir 18 juta warga Australia akan memberikan suara mereka untuk mendukung atau menentang perubahan konstitusi yang akan mengakui masyarakat adat untuk pertama kalinya dan membentuk badan penasihat -- yang disebut "Voice" -- untuk mempertimbangkan undang-undang yang berdampak pada komunitas tersebut.

Masyarakat Pribumi Australia telah tinggal di benua itu selama lebih dari 60.000 tahun.

Penjajah Eropa datang sekitar dua abad lalu dan menerapkan sistem penaklukan dengan kekerasan dan asimilasi paksa.

Saat ini, jumlah penduduk Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres kurang dari empat persen dari seluruh populasi, namun mereka lebih besar kemungkinannya mengalami sakit, dipenjara, atau meninggal dalam usia muda dibandingkan warga kulit putih yang lebih kaya.

Pendukung pemilu berpendapat bahwa reformasi akan membantu memperbaiki kesenjangan yang terus terjadi.

Namun jajak pendapat memberikan sedikit harapan bagi referendum untuk lolos, survei baru-baru ini menunjukkan kubu "ya" memperoleh suara di atas 40 persen dan kubu "tidak" hampir mencapai 60 persen.

Hari yang Memalukan

Jajak pendapat secara konsisten menunjukkan, isu-isu masyarakat adat menempati peringkat rendah dalam daftar prioritas publik bagi sebagian besar warga Australia, jauh di bawah kekhawatiran seperti meningkatnya biaya hidup.

Pada hari-hari sebelum pemungutan suara, perhatian media terfokus pada peristiwa-peristiwa di Timur Tengah dan juga perdebatan politik di dalam negeri.

Juru kampanye Karen Wyatt mengatakan dia "berusaha untuk tetap bersikap positif" dalam menghadapi kekalahan yang tampaknya tak terelakkan.

Namun pertanyaan-pertanyaan sulit telah diajukan mengenai apa yang akan dikatakan oleh suara "tidak" terhadap Australia, dan warga Australia.

Penolakan terhadap "Voice" akan menjadi "hari yang memalukan bagi Australia", kata Wyatt (59), kepada AFP di Sydney.

"Saya pikir hal ini mencerminkan kemajuan negara ini, dengan mengatakan 'tidak' pada permintaan sederhana dan usulan yang murah hati," tambahnya.