Dibutuhkan Inovasi untuk Hadapi Perubahan Iklim

JAKARTA - Negara-negara pulau dan kepulauan yang tergabung dalam KTT Archipelagic and Island State (AIS) merupakan negara yang paling rentan terdampak perubahan iklim. Untuk bisa mengatasi dampak dari perubahan iklim dibutuhkan aneka inovasi dan teknologi.

"Jadi, negara kepulauan dan negara pulau ini adalah negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangannya usai menutup KTT AIS, di Bali, Rabu (11/10).

Seperti dikutip dari Antara, Presiden Jokowi menambahkan AIS Forum mendorong pengembangan inovasi yang mencakup empat area kerja sama, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, implementasi ekonomi biru, perlindungan ekosistem laut, dan kemajuan tata kelola laut yang baik.

"Sebagai negara kepulauan tentu ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena laut adalah sumber kehidupan, utamanya nelayan. Dan inovasi yang ditemukan dapat kita terapkan. Saya kira yang paling penting itu," jelasnya.

Dalam paparannya, Presiden Jokowi menjelaskan pelaksanaan KTT AIS merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk bekerja sama di level yang lebih tinggi, serta menjadi organisasi internasional dalam melakukan langkah-langkah konkret untuk penanganan isu kawasan dan isu dunia, serta untuk terus menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara kepulauan.

KTT AIS sepakat untuk memegang prinsip solidaritas kesetaraan dan inklusivitas sebagai landasan bersama dalam bekerja sama.

Hasilkan Deklarasi

KTT AIS Forum menghasilkan Deklarasi Para Pemimpin tentang Solidaritas Negara Pulau dan Kepulauan untuk membentuk sebuah organisasi internasional guna memperkuat kerja sama pembangunan antarnegara anggota.

Deklarasi tersebut disepakati oleh 32 negara peserta AIS Forum dalam pertemuan puncak di Bali, Rabu.

Negara peserta AIS Forum sepakat membentuk organisasi berbasis piagam berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, solidaritas, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

"Menugaskan menteri negara-negara anggota AIS Forum untuk memulai pembahasan tentang peta jalan strategis dan modalitas pembentukan organisasi berbasis piagam untuk memajukan kerja sama," demikian bunyi deklarasi tersebut.

AIS Forum, yang dibentuk pada 2018, disebut telah menciptakan ruang inklusif sebagai wadah kolaborasi, berbagi keahlian, dan mencari solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara pulau dan kepulauan.

Ada empat prioritas kerja sama yang akan dilakukan. Pertama, mitigasi perubahan iklim, adaptasi, dan manajemen bencana, termasuk tantangan mengurangi risiko dari peristiwa cuaca ekstrem dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas peramalan dan peringatan dini.

Kedua, menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peluang kerja biru yang layak melalui penerapan ekonomi biru, perikanan dan budi daya perairan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam mencapai ketahanan pangan, pengembangan konektivitas antarpulau, dan peningkatan kapasitas penelitian dan inovasi kelautan, termasuk bioteknologi.

Ketiga, melindungi laut dari berbagai tantangan, termasuk degradasi kesehatan laut, hilangnya keanekaragaman hayati, pengasaman, sampah plastik, dan polusi laut. Keempat, tata kelola maritim yang baik.

Lebih jauh, Presiden Jokowi menyatakan komitmen AIS Forum dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Indonesia telah berkomitmen menyiapkan dana hibah, terutama untuk mengatasi perubahan iklim dan pengembangan inovasi baru serta tata kelola laut yang berkelanjutan.