Biaya Logistik Nasional Ditargetkan 8 Persen dari PDB

JAKARTA - Biaya logistik nasional saat ini telah mencapai 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2045, biaya logistik nasional ditargetkan mencapai 8 persen dari PDB. Hal itu ditetapkan agar mampu menciptakan biaya logistik yang lebih efisien serta selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

"Biaya logistik nasional yang mendasarkan pada perhitungan kita pada tingkat nasional, dengan menggunakan basis data BP. Biaya logistik kita mencapai 14,29 persen dari PDB. Artinya sudah cukup baik di bawah 15 persen," kata Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarsom pada acara Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan National Logistics Ecosystem (NLE), di Jakarta, Selasa (10/10).

Seperti dikutip dari Antara, berdasarkan hasil rapat dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Susiwijono menyampaikan diharapkan pada 2045 logistik cost hanya 8 persen dari PDB. Ini target bersama yang nanti seiring dengan visi Indonesia Emas bisa dicapai bersama-sama.

Namun, saat ini utilisasi pelabuhan di Indonesia masih mengalami ketimpangan. Selain karena faktor ketimpangan muatan, juga disebabkan oleh sarana fasilitas di pelabuhan yang tidak merata diikuti dengan minimnya standardisasi fasilitas pendukungnya. Susiwijono mengungkapkan utilisasi infrastruktur logistik di pelabuhan kawasan Indonesia Timur rata-rata masih di bawah 50 persen.

"Utilisasi infrastruktur logistik kita terutama pelabuhan ini memang masih terjadi ketimpangan antardaerah di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur yang masih di bawah 50 persen," ujarnya lagi.

Tidak Seimbang

Kemudian tantangan lain yang dihadapi, yakni adanya muatan yang tidak seimbang atau imbalance cargo dari timur ke barat Indonesia, yang mana hal itu menciptakan ketidakseimbangan dalam kegiatan logistik nasional.

Oleh karena itu, Susiwijono menyampaikan saat ini pihaknya akan berfokus melakukan perbaikan infastruktur pelabuhan dengan optimalisasi volume lalu lintas (traffic) atau subsidi bagi pelabuhan yang minim traffic di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi multimoda guna mengembangkan berbagai kawasan, khususnya kawasan logistik yang terintegrasi sebagai hub and spoke untuk meningkatkan kinerja dan mendorong efisiensi biaya logistik.

"Untuk wilayah timur dan barat masih belum ada keseimbangan, sehingga masih perlu didorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan logistik kita, terutama yang berbasis komoditas atau commodity base approach untuk menciptakan berbagai sentra industri dan pertumbuhan ekonomi baru unggulan di Indonesia Timur," katanya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Arif Toha Tjahjagama, mengatakan optimalisasi layanan infrastruktur transportasi menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja logistik.

Hal itu mengingat data yang dirilis Bank Dunia bahwa Logistic Performance Index (LPI) Indonesia tercatat menurun di peringkat ke-63 pada 2023, dibandingkan pada 2018 yang tercatat di peringkat ke-46. "Upaya-upaya yang kami lakukan adalah optimalisasi layanan infrastruktur transportasi yang menyebabkan rendahnya performa layanan," kata Arif.

Arif melanjutkan, upaya lain yang juga dilakukan yakni meningkatkan kapasitas angkut moda transportasi serta perbaikan kinerja layanan khususnya di sektor transportasi darat.

Kemudian dari segi biaya pencatatan inventaris atau inventory carrying cost, peningkatan kapasitas jasa logistik melalui pemberdayaan pemilik kargo diharapkan dapat menurunkan biaya inventaris yang saat ini masih lebih tinggi.