Biaya Logistik RI 14,29% PDB, Pakar Soroti 3 Penyebab Biaya Tinggi

JAKARTA– Tingginya biaya logistik nasional masih menjadi beban bagi masyarakat dan dunia usaha. Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, YB. Suhartoko, menyebut biaya logistik Indonesia saat ini berada di kisaran 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding rata-rata negara maju yang hanya sekitar 8–10 persen.

Menurut Suhartoko, ada tiga faktor utama penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia. Pertama adalah kondisi geografis. Wilayah Indonesia berupa kepulauan menuntut jalur distribusi antar pulau yang kompleks sehingga menaikkan biaya transportasi dan waktu tempuh.

Kedua, infrastruktur dan konektivitas. Sarana transportasi dan fasilitas penyimpanan di berbagai daerah belum merata. Ketimpangan ini membuat rantai pasok di sejumlah wilayah menjadi tidak efisien.

Ketiga, birokrasi dan efisiensi. Proses bongkar muat dan rantai pasok masih menghadapi hambatan waktu serta prosedur yang panjang. 

“Dari ketiga hal tersebut, seharusnya birokrasi dan efisiensi paling mudah untuk diatasi. Namun sekali lagi adanya pemburu keuntungan ilegal di situ menyebabkan hambatan birokrasi dan efisiensi bongkar muat tetap berlangsung,” ujar Suhartoko, Jumat (21/8).

Ia menambahkan, untuk dua penyebab lainnya yakni geografis dan infrastruktur, sebenarnya bisa diatasi jika ada anggaran. Meski begitu, butuh dana yang besar dan waktu panjang.

Sistem Belum Terintegrasi

Pernyataan Suhartoko sejalan dengan sorotan CEO MOSTRANS sekaligus dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Berty Argiyantari. Berty menilai integrasi sistem menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai aset pendukung logistik, mulai dari pelabuhan, gudang hingga depo. Namun pemanfaatannya belum terhubung sebagai satu kesatuan sistem.

“Secara aset, kita sudah punya konektivitas, pelabuhan, gudang, depo, tapi secara sistem belum terintegrasi. Masih jalan sendiri-sendiri sehingga biaya naik dan lead time panjang,”_ kata Berty dalam sesi Transportation pada Industrial Summit 2026 di Jakarta, Kamis (20/8).

Menurut Berty, peningkatan kinerja logistik tidak cukup hanya dengan mengoptimalkan masing-masing aset secara terpisah. Diperlukan keterhubungan antar titik dalam rantai pasok agar pergerakan barang semakin efisien.

“Ke depannya, kita harap semua terkoneksi dari demand sampai konsumen secara end-to-end,” ujarnya.

Tantangan Backhaul dan KPI Baru

Salah satu tantangan besar yang disoroti Berty adalah backhaul atau ketersediaan muatan balik. 

“Masalah terbesar adalah backhaul, muatan balik. Kita kirim 10 truk ke Surabaya, baliknya yang ada isinya cuma 4-5 truk. Sisanya kosong atau menunggu,” tuturnya.

Kondisi ini menunjukkan masih ada kapasitas angkutan yang bisa dioptimalkan dengan mempertemukan kebutuhan pengiriman dari berbagai titik dalam sistem logistik yang lebih terhubung.

Karena itu, Berty menilai indikator keberhasilan pengelolaan logistik perlu bergeser. 

“Key Performance Indicator (KPI) kita harus bergeser dari sekadar performa aset ke optimalisasi end-to-end yang menciptakan nilai bagi konsumen,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menargetkan biaya logistik nasional turun dari 14,29% terhadap PDB pada 2022 menjadi 12,5% pada 2029. Target jangka panjangnya ditekan lagi hingga 8% pada 2045.

Tanpa integrasi sistem dan pembenahan birokrasi, para pakar memprediksi biaya logistik akan terus menjadi penghambat daya saing produk nasional.