Karhutla di Indonesia Terparah Sejak Pandemi, Buntut Macetnya Sistem Pencegahan

Bambang Hero Saharjo, IPB University

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus mengganas. Menurut Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas area yang terbakar per Agustus lalu sudah mencapai 267 ribu hektare. Angka ini sudah melampaui luas area terbakar tahun 2022 yakni seluas 204.894 ha.

Menurut saya, area terbakar akan meluas bahkan dapat melebihi angka tahun 2021 yakni 358 ribu ha ataupun 2020 sebesar 296 ribu ha. Prediksi ini saya sampaikan karena sampai sekarang KLHK tak kunjung merilis data area terbakar per September 2023.

Yang membikin miris, kebakaran tahun ini juga marak terjadi di banyak kawasan konservasi. Padahal, area tersebut penting untuk menjaga simpanan karbon di bumi, pelestarian manfaat ekosistem seperti air bersih dan udara sejuk, serta penjaga keberagaman hayati kita.

Parahnya kebakaran tahun ini dipicu oleh fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang. Namun, kondisi tersebut bukanlah sebab utama. Saya cenderung mengatakan kalau kebakaran parah tahun ini lebih disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian kebakaran, khususnya sistem pencegahan, dari tingkat pusat sampai tingkat tapak.

Gagap mencegah api

Pemerintah sebenarnya sudah mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sejak akhir tahun lalu. Namun, tetap saja, otoritas seperti 'terlena' dengan rendahnya amukan api tiga tahun belakangan-didukung oleh fenomena La Nina beruntun sehingga kemarau saat itu cenderung lebih basah.

Rapat tersebut semestinya menjadi pemantik pemerintah untuk memeriksa ulang secara besar-besaran kesiapan seluruh pihak menghadapi El Nino 2023.

Sayangnya, kita belum melihat hasil yang signifikan dari rapat tersebut sampai hari ini. Beberapa wilayah seperti tampak tergagap menghadapi hebatnya kebakaran yang terjadi di luar dugaan.

Pemerintah semestinya memanfaatkan rapat tersebut untuk membentuk tim khusus yang independen untuk melakukan audit kepatuhan terpadu pencegahan kebakaran. Audit ini bertujuan untuk melihat kepatuhan dan kesiapan seluruh pihak (pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta perusahaan) menghadapi risiko amukan api musim kemarau.

Melalui pemeriksaan ini, kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang perlu ditambahkan agar upaya pencegahan dapat optimal. Audit juga menjadi kesempatan untuk berbagai pihak terkait untuk memperkuat kerja sama mereka meredam kebakaran hutan dan lahan.

Saya pernah memimpin pelaksanaan audit tersebut pada 2014 di Riau di bawah koordinasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Hasilnya, dari 17 perusahaan yang saya periksa, tidak ada satupun perusahaan yang mematuhi aturan pencegahan kebakaran. Hanya ada satu kabupaten yang memenuhi kewajibannya.

Saat ini, audit tersebut sudah tidak dilakukan lagi. UKP4 pun sudah dibubarkan oleh presiden. Pemeriksaan kepatuhan hanya dilakukan tim pengawas di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Beberapa daerah sebenarnya juga melakukan langkah khusus, seperti penetapan status siaga kebakaran hutan sejak awal 2023. Namun, kita tidak mengetahui sejauh mana status tersebut diikuti aksi yang cukup.