Daerah Alami Krisis Air

JAKARTA - Sejumlah daerah alami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Kondisi ini mengancam pasokan air untuk konsumsi dan tanaman.

Di Provinsi Banten, pemerintah daerah (pemda) setempat telah menetapkan status tanggap darurat atau kejadian luar biasa (KLB) bencana kekeringan hingga satu bulan ke depan.

Kekeringan tidak hanya mengancam manusia, tetapi juga banyak mahkluk hidup. Di Bali, kawanan rusa dan burung jalak bali di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) harus keluar dari kawasan konservasi tersebut karena kesulitan mendapatkan air.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyerukan peningkatan dan perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah demi keberlangsungan lingkungan hidup di Tanah Air. Mengingat dampak krisis air memang sudah cukup mengkhawatirkan.

"Beberapa rusa di Pulau Menjangan (Bali) dilaporkan menyeberangi lautan untuk mendapatkan air di kawasan Teluk Brumbun. Begitu pula burung jalak bali atau curik yang kerap datang ke tempat penampungan air milik warga yang berdampingan dengan hutan," ungkap Iwan Aras dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (26/9).

Dia mengatakan krisis air bersih adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian bersama. Maka, Iwan Aras mengajak segenap pihak harus bersatu untuk menghadapi dan memastikan bahwa air bersih tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia, beserta lingkungan hidup sekitar.

"Dengan tindakan yang tepat dan kesadaran yang tinggi, kita dapat mengatasi krisis ini dan melindungi kesehatan, pangan, lingkungan hidup dan perekonomian masyarakat Indonesia," tegas Legislator Dapil Sulawesi Selatan itu.

Andi Iwan menegaskan diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) guna mengatasi permasalahan krisis air. Dengan menyiapkan langkah jangka panjang, pemerintah pusat diharapkan menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi krisis air bersih.

"Jadi, krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab pemda saja, tapi pusat pun harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan terhadap kendala di daerah," ujarnya.

Secara terpisah, Pemda Banten menetapkan status tanggap darurat atau kejadian luar biasa (KLB) bencana kekeringan hingga satu bulan ke depan. Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, mengucapkan status tanggap darurat sudah berlaku sejak surat keputusan (SK) diteken pada 19 September lalu.

Al menuturkan, dengan ditetapkannya status darurat kekeringan dari dampak fenomena El Nino membuat pemerintah daerah melakukan penanganannya melalui penggunaan dana belanja tak terduga (BTT). Setidaknya ada tiga daerah yang sudah menetapkan status tanggap darurat kekeringan, yakni Kabupaten Lebak, Serang, dan Tangerang.

Perlu Kolaborasi

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan untuk menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak, diperlukan kolaborasi antarsektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, termasuk Asosiasi Teknik yang selama ini fokus pada bidang teknik penyehatan dan teknik lingkungan.

Menurut Danis, saat ini cakupan layanan air minum mencapai 91 persen, namun untuk layanan air minum aman melalui perpipaan baru mencapai 21 persen.

Pada sektor sanitasi, cakupan layanan mencapai 80,2 persen, namun masih mengalami banyak tantangan dalam pembangunan sistem terpusat. Selain itu, pengelolaan persampahan dan dan limbah industri juga perlu menjadi perhatian yang sangat serius.