BEI Tunggu Izin OJK Mengurus Bursa Karbon

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunggu perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara bursa karbon menjelang peluncurannya pada 26 September 2023. BEI telah mempersiapkan semuanya, sehingga menegaskan siap kapan pun apabila nantinya akan ditunjuk sebagai penyelenggara bursa karbon oleh OJK.

"Pada saat kami mengajukan izin, kan harusnya segala sesuatu sudah dipersiapkan. Prinsipnya bursa efek selalu siap," ujar Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik di Jakarta, Senin (18/9).

Dia menyebutkan saat ini BEI belum berwenang untuk menerbitkan peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan bursa karbon, dikarenakan belum keluarnya perizinan dari OJK. "Kami belum berwenang menerbitkan aturan. Kita menunggu proses-proses itu, jadi tidak bisa, BEI belum mendapatkan izin sebagai penyelenggara bursa karbon, tiba-tiba sudah mengeluarkan aturan tentang perdagangan atau fee," katanya.

Terkait perubahan struktur organisasi, dia mengatakan juga membutuhkan izin dari OJK apabila menambah susunan direksi yang akan mengurusi perdagangan bursa karbon nantinya. "Karena untuk merubah struktur organisasi, kami butuh izin lagi dari OJK. Jadi, kami memanfaatkan struktur organisasi yang ada saat ini," ujar Jeffrey.

Tingkatkan Kapasitas

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya akan resmi meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023. Mahendra menjelaskan sebelum peluncuran dilakukan, saat ini semua jajaran terkait tengah mempersiapkan untuk meningkatkan kapasitas hingga pemahaman terhadap ekosistem perdagangan karbon yang cenderung baru di Indonesia.

"Itu adalah rencana dalam pekan depan ini, tapi secara paralel kita bersama harus terus meningkatkan diri dalam pemahaman, pengetahuan, kapasitas untuk benar-benar mengerti terhadap bagaimana membentuk ekosistem tadi (bursa karbon)," ujarnya.

Sebagai salah satu bentuk persiapan yang dilakukan dalam menyambut Bursa Karbon, telah diadakan seminar nasional terkait perdagangan karbon yang telah dilaksanakan di Surabaya, Balikpapan, Makassar, Medan serta Jambi. Jambi menjadi provinsi terakhir seminar diadakan, sekaligus mendapatkan pujian dari OJK karena menjadi salah satu sumber provinsi yang memiliki potensi untuk mengurangi emisi karbon.

Tujuan dari diadakannya seminar tersebut yakni agar meningkatkan kapabilitas, memperdalam pemahaman para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap regulasi serta mekanisme perdagangan karbon.