El Nino, Kesempatan Tingkatkan Produksi Pangan Dalam Negeri

Selasa, 12 Sep 2023, 00:04 WIB

» Pemda didorong untuk menyiapkan pangan di daerahnya masing-masing, serta aktif bekerja sama dengan daerah lain.

» Data menunjukkan 60 persen saluran irigasi rusak dan belum nampak rencana pemerintah memperbaikinya.

Ket. Foto: BANTUAN BERAS SELAMA TIGA BULAN I Presiden Joko Widodo, didampingi Mensesneg Pratikno, Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Mendag Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kiri) mengecek ketersedian beras di gudang Bulog yang berada di Komplek Pergudangan Sunter, Jakarta, Senin (11/9). Presiden menyampaikan bahwa untuk mengatasi kelangkaan, bantuan beras diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan mulai September hingga November. Presiden memastikan stok beras nasional di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. — Sumber: BPMI SETPRES/RUSMAN

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi turunnya produktivitas tanaman pangan karena dampak kekeringan atau El Nino pada tahun ini. Penurunan produktivitas tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kembali produksi pangan di negara sendiri.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, yang ditemui wartawan di Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9), mengatakan mitigasi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas turun. Selanjutnya, faktor penghambat tersebut seperti sarana dan prasarana pendukung ditangani dengan baik agar produktivitas lahan ke depan kembali normal, bahkan meningkat.

"Ini kesempatan negara kita untuk memproduksi pangan di negara sendiri," kata Arief.

Presiden Jokowi, jelasnya, telah menginstruksikan sejumlah kementerian untuk menjalankan upaya mitigasi. Misalnya, Kementerian PUPR yang sudah membangun 60 waduk, 1.250 sumur bor, 5.000 embung, dan 50 sumur untuk mendukung infrastruktur penanaman pangan.

Begitu pula dengan Kementerian Pertanian telah diminta menyiapkan benih yang tahan suhu panas, persiapan tanam di rawa-rawa, serta mempercepat waktu tanam.

"Sementara Badan Pangan diminta menyiapkan cadangan pangan pemerintah. Food reserve ini sangat penting disiapkan, tentunya (bekerja sama) dengan Bulog," kata Arief.

Pemerintah juga, kata Arief, mengupayakan penganekaragaman pangan dengan mengutamakan kearifan pangan lokal di masing-masing daerah.

Dengan demikian, semua jajaran pemerintah daerah (pemda) didorong untuk menyiapkan pangan di daerahnya masing-masing, serta aktif bekerja sama dengan daerah lain untuk memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat.

"Jadi, nanti ada kerja sama antardaerah di mana daerah yang surplus menjadi penyangga daerah yang defisit, karena tidak ada satu daerah yang bisa sepenuhnya memenuhi sumber pangannya sendiri," kata Arief.

Ibu Kota Jakarta, misalnya, sudah pasti pangannya bergantung dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah.

Guru Besar Fakultas Pertanian dari Univeritas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan pembangunan embung dan bendungan tidak akan memberi manfaat kalau irigasinya tidak diperbaiki. Data menunjukkan 60 persen saluran irigasi rusak dan belum tampak rencana pemerintah kapan memperbaikinya.

"Sekarang kan musim kemarau panjang malah justru saat yang tepat untuk memperbaiki irigasi. Kalau menunggu tahun depan terlalu lama. Kalau sekarang diperbaiki, tahun depan panen pasti meningkat karena irigasi berkontribusi 20 persen terhadap produktivitas," kata Dwijono.

Kepentingan Rakyat

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan saat produksi beras turun karena dampak El Nino dan pembatasan impor dari negara-negara produsen, maka mau tidak mau solusinya adalah memaksimalkan produksi dalam negeri. Salah satunya dengan rekayasa teknologi untuk membantu peningkatan produksi beras seperti teknologi rekayasa cuaca untuk hujan buatan.

"Jadi, swasembada pangan dari domestik. Kebutuhan pangan, bukan dipenuhi dari impor, tetapi dari produksi domestik," tegas Esther.

Dalam tataran kebijakan pun, pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat, terutama petani, bukan para rent seeker yang mendapat dana taktis non budgeter. Keahlian petani yang harus ditingkatkan melalui bimbingan teknis bercocok tanam. Kemudian, menjamin ketersediaan bahan input dan sarana prasarana pertanian seperti pupuk.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan sepakat dengan rencana memproduksi pangan di negara sendiri, bukan melalui rencana impor beras 400 ribu ton termasuk 250 ribu ton dari Kamboja.

"Impor seharusnya bisa diantisipasi, kalau cadangan beras pemerintah kuat dan penguatan cadangan itu sesuai dengan biaya produksi petani dan harga pasar," katanya.

Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan impor beras akibat El Nino sebenarnya bisa diatasi apabila kebijakan perberasan nasional dijalankan dengan baik.

"Stok beras di Gudang Bulog sangat tipis dan kebijakan stabilisasi harga beras oleh Badan Pangan tidak optimal. Makanya, harga beras tidak kunjung turun," pungkasnya.

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.