Hilirisasi Tidak Akan Berguna jika Tidak Ada Transfer Teknologi ke Lokal

JAKARTA - Pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa tidak ada satu pun negara atau organisasi yang bisa melarang kebijakan hilirisasi yang dilakukan Indonesia memang penting agar tidak lagi mengekspor bahan mentah yang nilai jualnya sangat rendah.

Masalahnya dalam menjalankan kebijakan hilirisasi itu, Indonesia selalu bergantung pada investor asing untuk membiayai pembangunan berbagai pabrik pemurnian (smelter) itu. Hal itu yang membedakan Indonesia dengan Tiongkok yang mampu membangun sendiri industrinya karena mereka membeli dan mentransfer teknologinya.

Pengamat Ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang diminta pendapatnya, Jumat (11/8), mengatakan teknologi sebenarnya bisa dibeli, tetapi di Indonesia banyak yang menghambat, terutama para kroni yang malas kerja. Mereka itu selalu meminta saham kosong.

"Oligarki dan kroni itu merusak semua kebijakan. Kalau tidak berutang ke bank BUMN, dia numpang saham kosong ke investor asing," kata Aditya.

Hilirisasi, terangnya, bukan seperti itu, walaupun tetap ada yang didapat seperti terciptanya lapangan kerja, tapi hanya sebatas sebagai tukang jahit.

Perusahaan nasional hampir tidak ada yang benar-benar mau bekerja, semua konsesi diberi ke teman dan kroninya padahal tidak mampu dan tidak mau kerja. Setelah dapat konsesi, mereka menjual konsesinya ke asing. "Itulah kenapa oligarki dan kroni membuat negara tidak maju. Apalagi yang dapat konsesi tidak layak, ini yang membuat kita tidak maju," katanya.

Konsesi seharusnya dibuka ke semua orang, kroni juga tidak apa-apa tapi jangan semua ke dia. Kalau diberikan ke 50 orang pasti ada beberapa yang nasionalis. Misalnya, perakitan elektronik di Batam, asing cuma cari buruh rendah. Kalau hanya cari buruh rendah, saat sudah robotik dan otomatisasi, dia pasti cabut. Begitu pula dengan industri mobil dan motor. Sampai hari ini, RI belum bisa membangun industri mobil lokal, sedangkan Vietnam sudah bisa. Komponen lokal yang dibangga-banggakan ternyata hanya kalengnya saja.

Devisa yang dihabiskan dalam komponen value added nilainya mencapai puluhan miliar dollar AS, padahal duit segitu sudah bisa digunakan membangun industri sendiri.

"Yang ada di kita persepsinya. Kita bahkan tidak mengerti peta teknologi dunia. Teknologi Battery Electric Vehicle (EV) telah beralih ke bahan baku lithium dan nikel ke depan harganya menjadi murah. Kenapa kita tidak paham ini. Di sinilah peran BRIN menentukan arah teknologi Indonesia. BRIN harus diberi peran lebih besar lagi. Selama ini banyak masukan dari BRIN tapi tidak dipakai? Karena oligarki tadi. Tidak sadar kalau okigarki merusak, itu membuat kita semakin tertinggal," katanya.

Membeli Teknologi

Investor asing, papar Aditya, tidak akan membawa teknologi yang mutakhir karena mereka menggunakan di negaranya sendiri. Kalau RI tidak mendapat teknologi terbaru dari investasi itu, maka sia-sia.

"Kita harus berjuang membeli teknologi itu, meskipun mahal. Makanya, AS membatasi teknologi cip tercanggih untuk diekspor, ekspornya hanya ke negara yang bersahabat dengannya. Di luar itu, AS tidak mau karena bisa membahayakan mereka.

Indonesia saat ini bukan hanya terbelakang, tapi primitif karena kebanyakan oligarki. "Kita tidak mau kerja keras dan akhirnya menjadi terbelakang. Oligarki menjadi benalu, lebih subur dari pohonnya," katanya.

Voxcon misalnya, dulu dikabarkan akan masuk ke Indonesi, namun akhirnya mundur karena diminta saham kosong. Padahal Voxcon adalah perusahaan yang benar-benar mempunyai daya saing luar biasa.

Hal itu pulalah yang menyebabkan para ahli asal Indonesia yang selesai belajar di luar negeri banyak yang tidak pulang karena tidak ada tempat yang bisa menampung mereka berkarya dan bekerja dengan dukungan teknologi tinggi.

"Banyak orang Indonesia maju di luar negeri, tapi ilmunya tidak dipakai di sini, karena ilmu teknologi itu tidak akan bisa maju kalau tidak dipraktikkan. Silicon Valey di AS tumbuh karena praktik. Dari vacum tube hingga cip itu dari praktik. Bagaimana kita bisa mau maju kalau tidak ada yang membangun teknologi tinggi. Ini karena banyak orang yang berada di lingkaran kekuasaan berniat jahat.

Tidak Memberi Solusi

Kroni yang berkuasa, tambahnya, memang tidak bisa bekerja. Ibu Kota Jakarta yang udaranya terkotor di dunia, tetapi para pejabatnya bungkam dan tidak peduli. Padahal berapa banyak orang dipendekkan usianya karena udara Jakarta yang polutif, tidak ada yang memberi solusi, karena oligarki dan kroni yang malas bekerja.

Kondisi lalu lintas yang macet saat ini hampir tidak ada solusi, padahal rata-rata orang menghabiskan waktu 4-6 jam sehari hanya untuk mencari makan. Macet, tidak ada yang mau mengurus.

Makanya jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) tidak bisa diterapkan karena lobi pelaku otomatif. Padahal uang dari ERP itu bisa digunakan membangun transportasi yang andal.

"Tidak ada pemikiran tersebut, karena lobi pemilik industri mobil yang tidak mau jumlah mobil dibatasi. Jadi jangan bicara hilirisasi, kita membenahi yang ada saja tidak bisa. Embel-embel mobil hijau, padahal gunakan bensin. Tujuannya hanya ingin bebas pajak," kata Aditya.

Kerja para kroni dan oligarki membuat RI terbelakang karena mereka mencari makan dengan membunuh seluruh bangsa. Ciri-cirinya tidak mau bekerja, tapi mau dapat hasil. Mereka bahkan menggunakan aparat untuk kepentingan pribadi sehingga tidak ada kepastian hukum. Kalau kepastian hukum sudah tidak ada, investor tidak ada yang mau datang.

Kondisi tersebut berbeda saat Tiongkok mulai membangun kereta cepat. Negara tersebut membeli teknologi Siemens dan Mitsubishi, lalu membuat reverse enginerring. Sekarang, mereka bersaing dengan keduanya dalam waktu 10 tahun. Bahkan kini, Tiongkok telah berhasil menciptakan kereta tercepat di dunia, Shanghai Maglev (magnetic levitation), memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang, tidak menyentuh rel dan gaya gesek dapat dikurangi.

"Indonesia tidak belajar dan kita tidak punya supply chain. Semua ini mematikan yang terkait supply chain. Harus dibebaskan dari kronisme dan oligarki yang menutup semua supply chain dan upaya transfer teknologi," katanya.

"Unicorn" Milik Asing

Dalam kesempatan terpisah, Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM), Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan salah satu yang membuat pemerintah terkecoh adalah kehadiran beberapa perusahaan platform perdagangan e-commerce.

Awalnya, kata Siprianus, pejabat bangga dengan unicorn dan tanpa sadar bahwa bukan seperti itu yang dicari. Ternyata setelah berjalan, 95 persen barang yang mereka jual adalah impor.

"Jadi unicorn itu milik asing, barang asing, teknologi asing. Kita tidak dapat apa-apa. Baru setelah sadar, akan dibuat peraturan barang impor ayng dijual di e-commerece tidak boleh yang harganya di bawah 100 dollar AS. Kenapa? Pengambil kebijakan dilingkari oleh orang yang tidak benar. Mereka yang kerja keras dan jujur tidak masuk dalam circle. Kerja keras dan jujur itu tidak ada dalam bahasa kroni," kata Siprianus.

Begitu pula dengan data center yang harus ditempatkan di Indonesia, tapi kalau itu milik asing, maka akan percuma. Lokalnya hanya pajangan, sebagai nominee, sebagai boneka. "Sebenarnya semua asing, makanya data center milik asing walau ada di Indonesia itu tidak ada gunanya. Kenapa tidak dipahami, karena tidak mengerti teknologi, yang bikin aturan bukan orang ahli," katanya.

Transfer teknologi, jelasnya, sebenarnya bisa dibangun sendiri tanpa asing dengan meningkatkan kapasitas teknologinya. "Bukan sekadar menguasai, tapi meningkatkan. Nah, kita bangun saja tidak bisa bagaimana mau meningkatkan. Contoh pembangunan longspan LRT Jabodetabek yang dinilai salah desain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak mengerti software-nya, jadinya hardware-nya salah. Masalahnya, karena tidak memahami. Padahal teknologi harus terintegrasi antara software, hardware, dan system," katanya.

Tiongkok bisa membangun dan menyaingi Mitsubishi dan Siemens karena tidak bergantung investor asing. Kalau bergantung asing, tidak akan maju karena tidak punya modal. Nilai tambah akan diambil mereka sehingga kita tidak untung.

Investor asing, katanya, memang dibutuhkan, tetapi jangan bergantung pada mereka 100 persen. Nanti tidak akan ada survival instinct. "Benalu kan hanya menempel, pohonnya mati, dia pindah ke pohon lain persis dengan kroni yang pindah dari rezim ke rezim," tutupnya.