Publik Jangan Terkecoh Hasil Survei Capres-Cawapres

» Rakyat tidak boleh dianggap bodoh karena mereka terus berusaha mencari informasi akurat dan objektif sebelum memutuskan pilihan.

» Penyebarluasan hoaks juga dilakukan melalui media mainstream, dengan menyesatkan fakta sehingga mempengaruhi pikiran masyarakat.

JAKARTA - Konstelasi politik di Tanah Air semakin menghangat meskipun pemilu masih delapan bulan ke depan. Tensi suhu politik yang terus naik itu diharapkan tidak membuat masyarakat atau publik mudah terkecoh dengan berbagai intrik-intrik yang menyesatkan untuk meraih kekuasaan.

Sebagai bangsa yang besar dengan sejarah panjang, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin dengan bijak dan rasional, bukan dengan mengandalkan popularitas calon yang dibangun di media sosial (medsos) dan hasil lembaga survei.

Aktivis '98, Sulaiman Haikal, yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Rabu (26/7), menekankan pentingnya publik, khususnya pemilih, untuk lebih dewasa dengan meninggalkan kebiasaan berpikir emosional dalam menentukan pilihan calon pemimpin negara.

"Rakyat harus meninggalkan kebiasaan berpikir emosional. Jangan memilih calon berdasarkan emosi, tetapi harus berlandaskan pada pertimbangan yang rasional dan berbobot," kata Sulaiman.

Dia menyoroti fenomena saat ini di mana calon-calon kuat dan berkualitas sering kali dikecilkan dan tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya. Sebagai contoh, sosok Mahfud MD, yang menurutnya memiliki kualitas dan reputasi serta integritas yang lebih baik dibanding kompetitor lainnya, namun cenderung diabaikan oleh lembaga survei. Padahal jika dibandingkan dengan calon wakil presiden (cawapres) lainnya, ibarat langit dan bumi.

Hal itu menunjukkan adanya kecenderungan dalam mempengaruhi opini publik yang seharusnya berpijak pada kualitas dan kapabilitas calon pemimpin.

Ia pun menyangsikan kualitas beberapa lembaga survei sehingga banyak diobrolkan sehari-hari karena reputasinya sulit dipercaya sebagai lembaga survei yang benar-benar objektif.

Haikal pun menyerukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh survei tanpa memperhatikan track record (rekam jejak) lembaga survei tersebut. Apalagi rakyat Indonesia sebenarnya memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang bermutu dan berintegritas.

"Rakyat tidak boleh dianggap bodoh karena mereka terus berusaha mencari informasi yang akurat dan objektif untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memilih pemimpin," katanya.

Dengan fokus pada pada kualitas dan rekam jejak calon pemimpin, rakyat akan menemukan pemimpin yang mampu mengemban amanah dengan baik dan memajukan negara ke arah yang lebih adil dan makmur.

Pemimpin Matang

Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi sekaligus Pengamat Komunikasi Politik Universitas Bina Nusantara (BINUS) Malang, Frederik Gasa, mengatakan pemilih saat ini sejujurnya belum berpihak dan belum menentukan pilihan, sementara masih segaris dengan partai.

Makanya untuk melihat kecenderungan publik memilih siapa, jangan dilihat pada survei, tetapi lebih melihat garis partai.

"Publik belum waktunya memilih, mereka masih melihat siapa capres dan cawapres yang berbobot, bukan titipan, bukan karbitan, serta bukan disponsori elite.

Selain soal belum ada pilihan, publik juga disesatkan dengan adanya anggapan kalau kaum milenial yang porsinya paling besar akan memilih capres dan cawapres seumuran dia.

"Ini persepsi salah yang terus dibangun, padahal milenial itu ingin pemimpin yang matang, yang bisa menentukan masa depan mereka. Jadi kalau salah memilih wapres, ya seperti pilpres sebelumnya, akan gigit jari. Para pemilih milenial tahu kalau negara tidak bisa dipimpin oleh orang yang belum matang. Persepsi yang salah ini bisa membuat capres salah memilih cawapres seperti pilpres sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut, Frederik mengatakan sosok Menko Polhukam, Mahfud MD, merupakan figur yang sangat cocok yang dibutuhkan bangsa ini ke depannya. Reputasi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu sangat baik dalam mengemban dan menjalankan tugasnya.

Namun karena minimnya dukungan media, membuat elektabilitas dan popularitasnya belum terlalu signifikan.

"Itu karena masyarakat kita masih kurang rasional dalam membaca rekam jejak para tokoh," kata Frederik ketika dihubungi Koran Jakarta, Rabu (26/7).

Masyarakat, katanya, gampang diperdayai hoaks (berita bohong) yang membuat mereka lupa terhadap kredibilitas integritas seorang tokoh seperti Mahfud MD yang jauh mengungguli tokoh lain," katanya.

Selain dikelabui hoaks medsos, media mainstream juga memiliki peran besar untuk membingkai siapa saja, termasuk aktor politik, agar pada akhirnya tidak hanya dapat mempengaruhi pikiran dan emosi, tetapi juga preferensi politik masyarakat.

Pembingkaian atau framing yang menarik dimunculkan setiap saat di layar kaca dan aneka platform media yang dimiliki, sehingga lambat laun mempengaruhi munculnya basis massa terhadap aktor politik tertentu. Apalagi kalau media terjebak dalam arena politik praktis, pemberitaan akan tertuju hanya pada satu atau kelompok tertentu yang menjadi jagoan si pemilik media.

Masyarakat, jelasnya, terus terpapar dengan pembingkaian itu yang mengalami subliminal effect, karena dicekoki informasi yang sama secara berulang-ulang dan terus menerus maka akan terpengaruh oleh apa yang dibingkai media.

"Sejujurnya ini penyebarluasan hoaks melalui media, penyesatan fakta dengan mempengaruhi pikiran masyarakat. Sudahlah, rakyat tidak bodoh. Rakyat dikira bodoh, nanti lihat saja siapa yang lebih pintar," katanya.