Kemendagri Tegaskan Tak Ada Kebocoran 337 Juta Data Kependudukan

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menegaskan berdasarkan audit investigasi yang dilakukan pihaknya dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak ditemukan jejak kebocoran data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Online.

"Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri bersama BSSN dan stakeholders terkait lainnya telah melaksanakan mitigasi preventif dan audit investigasi secara cepat dengan hasil sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada SIAK Terpusat Online yang dijalankan Ditjen Dukcapil Kemendagri," kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/7).

Meskipun begitu, lanjut dia, audit investigasi masih terus dilakukan Ditjen Dukcapil bersama BSSN beserta pemangku kepentingan terkait lainnya guna mendalami dugaan kebocoran data kependudukan tersebut.

Teguh menyampaikan saat ini audit investigasi terhadap dugaan kebocoran data mulai diarahkan ke pangkalan data kependudukan yang dikelola pemerintah kabupaten/kota. "Proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan kebocoran, termasuk database yang ada di kabupaten/kota sekaligus mitigasi preventif untuk pencegahannya di masa yang akan datang," ujar dia.

Sebelumnya, kasus dugaan kebocoran data itu diungkap pertama kali oleh akun Twitter bernama pengguna @DailyDarkWeb pada Sabtu (15/7). Dalam salah satu unggahannya, akun itu menyebutkan bahwa sebanyak 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum para peretas ("hacker").

Dalam tangkapan layar laman forum peretas yang dibagikan akun Daily Dark Web, si peretas dengan nama akun RRR mengklaim mendapatkan 337 juta baris data itu dari laman web resmi dukcapil.kemendagri.go.id.

Ratusan juta data itu di antaranya memuat nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, serta nomor paspor.

Teguh sebelumnya telah menyampaikan bahwa format elemen data yang diduga bocor dan tersebar di media sosial berbeda dengan elemen data di database Dukcapil Kemendagri.

"Yang bisa kami informasikan adalah bahwa data yang ada di Breachforums dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan yang ada di Ditjen Dukcapil saat ini," kata dia.

Investigasi Mendalam

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kemendagri melakukan investigasi secara mendalam terkait dugaan bocornya 337 juta data kependudukan yang tersebar di media sosial.

"Segera melakukan investigasi mendalam bekerja sama dengan Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Tim Siber Polri guna mengetahui dan memastikan dugaan kebocoran data tersebut," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebab, kata dia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) perlu segera merespon dan mempertanggungjawabkan dugaan kebocoran data yang memicu kekhawatiran publik tersebut.

Pasalnya, lanjut dia, apabila kasus ini tidak segera ditangani maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Untuk itu, Bamsoet meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus dugaan kebocoran data masyarakat tersebut secara tuntas.