Warga Papua Harus Bersama Bangun Daerahnya

SORONG - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak semua masyarakat di Papua bersama-sama untuk membangun Tanah Papua yang dikenal dengan julukan Bumi Cenderawasih.

Hal itu disampaikan Wapres dalam acara silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (16/7).

"Saya mengajak semua pihak di Papua bersama-sama kita membangun keutuhan sebagai warga masyarakat, bangsa. Maka, saya terus mengajak teman-teman yang masih belum berintegrasi itu di daerah-daerah sana. Masih ada teman-teman, yang maksud saya, segeralah kembali kita bersama bangun Papua," kata Wapres.

Wapres menegaskan pembangunan di Papua semata-mata adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua, dan pemerintah tidak mengambil keuntungan atas pembangunan tersebut.

"Tidak ada kepentingan pemerintah pusat (pemerintah tidak mengambil keuntungan atas pembangunan Papua). Semua ditaruh (dibangun) di Papua untuk orang Papua semuanya dan tidak akan dibawa ke Jakarta, itu komitmen pemerintah," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wapres juga meminta persatuan gereja di Papua untuk terus mengimbau kepada masyarakat agar menjauhi tindakan separatis atau hal-hal yang menimbulkan konflik dan mengorbankan nyawa.

"Kepada Gereja, saya mohon supaya tidak ada lagi yang, apa ya, yang mau mengorbankan jiwanya saya kira. Agama mana pun saya kira melarang itu 'kan, tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang," ujar Wapres.

Wapres mengatakan bahwa di dalam Islam disebutkan menghilangkan nyawa satu orang sama halnya dengan menghilangkan nyawa seluruh manusia di Bumi.

"Jadi, itu berat sekali. Saya kira agama Kristen pun begitu, nyawa itu nilainya tinggi sekali. Alangkah baiknya kalau Papua ini damai, sejahtera, aman, dan itu yang kami (pemerintah) harapkan," ujarnya.

Wapres menjelaskan komitmen kuat pemerintah dalam membangun Tanah Papua kepada para tokoh.

"Perlu saya jelaskan bahwa pemerintah pusat punya komitmen yang kuat untuk membangun kesejahteraan di Papua," ujar Wapres.

Wapres menyebutkan salah satu komitmen kuat pemerintah adalah pemberian dana otonomi khusus dan membangun daerah otonomi baru (DOB) di Papua untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. "Jadi, otonomi baru itu untuk lebih memberikan pelayanan, untuk lebih dekat kepada masyarakat," jelasnya.

Selain itu, pemerintah telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk mengarahkan agar dana otsus tepat sasaran.

"Sekarang supaya lebih terarah, dilakukan pengawasan di lapangan untuk evaluasi, dan disiapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, RIPPP," katanya.