Partai Politik Harus Punya Paradigma Baru Berantas Kronisme dan Oligarki

» Parpol yang mampu memberantas kronisme dan oligarki, bisa berkuasa setidaknya satu generasi.

» Partai politik yang paham cita-cita founding father Indonesia pasti bisa menyingkirkan oligarki dan praktik kronisme.

JAKARTA - Praktik kronisme dan oligarki yang subur akan mematikan demokrasi dan membuat ekonomi Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara yang dulu setara. Parahnya, kroni dari pemerintah sebelum reformasi hingga kini terus dipelihara. Praktik kronisme dan oligarki dianggap lazim dan tidak bisa dihilangkan.

The Economist dalam artikelnya belum lama ini ini melansir Indeks Kapitalisme Kronisme 2023 yang menyebutkan bahwa dominasi kekayaan kroni terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat, sehingga kesenjangan pendapatan masyarakat semakin dalam.

Dengan praktik rent seeking (memburu rente) yang mereka lakukan, secara sistematis dan perlahan makin memperkuat cengkeramannya terhadap negara, sehingga siapa pun pemerintahnya akan sulit untuk keluar dari jebakan permainan mereka.

Sosiolog Polandia, Stanislav Andreski, menyatakan yang terjadi ketika kronisme benar-benar lepas kendali adalah mereka semakin kaya, sedangkan negara makin miskin.

"Jika para elite memperkaya diri mereka sendiri maka mereka memiskinkan sebuah negara, sebuah kleptokrasi akan terbentuk," kata Andreski.

Hal itulah yang mendorong Presiden Tiongkok, Xi Jinping, memerangi dan melancarkan tindakan keras terhadap kronisme. Langkah tegas Xi itu telah membuat kekayaan kroni di Tiongkok turun tajam, dari puncak 4,4 persen terhadap PDB pada 2018 menjadi 2,5 persen saat ini.

Ketua Umum Pergerakan Advokat Indonesia, Heroe Waskito kepada Koran Jakarta menjelaskanjika praktik kronisme dan oligarki ini tidak segera dihentikan bisa menimbulkan krisis multidimensi yang lebih besar dibanding krisis yang terjadi di 1998.

Saat itu, banyak pejabat pemerintah yang dengan gagahnya mengatakan bahwa krisis yang sudah melanda negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia tidak akan merembet ke Indonesia. Faktanya, kurang dari setahun setelah itu, Indonesia juga terkena, bahkan lebih parah.

"JIka kita tidak menghentikan prakrik kronisme dan oligarki, krisis multidimensi cepat atau lambat akan terjadi," katanya.

Yang menyedihkan menurut Heroe, rakyat merasa pemimpin-pemimpin yang ada yang dianggap terbaik pun tidak membela rakyat dengan cara memperbaiki masalah yang sudah seperti benang kusut ini.

"Ini yang lebih parah. Kalau rakyat sudah tidak percaya lagi adanya calon yang bisa memberikan keadilan kepada rakyatnya, kita semua tidak tahu apa yang bakal terjadi," kata Heroe.

Bangun Paradigma Baru

Terkait hal itu, Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institus Shanti Buana Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewawut meminta pemimpin partai yang akan mementukan calon presiden, harus membangun paradigma baru dalam pemerintahan dan sistem kenegaraan yang membasmi sistem kronisme dan oligarki.

"Kronisme dan oligarki sekarang ini sudah begitu parah. Saya yakin, jika ada partai politik penentu terpilihnya pemimpin nasional yang memberantas praktik kronisme dan oligarki, dia akan mampu berkuasa setidaknya empat puluh tahun atau satu generasi," kata Siprianus.

Di Indonesia selama ini, keputusan-keputusan publik ternyata banyak yang menguntungkan para kroni yang jumlahnya hanya segelintir dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

Menurut dia, partai politik yang paham cita-cita founding father Indonesia pasti bisa dan mampu menyingkirkan oligarki dan praktik kronisme.

Partai politik harus mempunyai cita-cita luhur menjadikan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terhormat dan bermatabat dengan tidak terus menerus mengemis utang dan mengemis agar negara lain mau menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kita adalaah bangsa yang besar. Kita bisa sejajar dengan Korea dan Tiongkok tetapi dikerdilkan oleh oligarki dan praktik kronisme. Selama ini, pelaku pelaku yang menyebabkan keidakadilan dan ketimpangan di negara kita adalah segelintir kroni-kroni kaya Orde Baru yang hingga saat ini sulit disentuh, bahkan terus dipelihara sekalipun mereka merampok uang negara dan rakyat melalui obligasi rekapitalisasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)," kata Heroe.