Gawat Banyak Sekali, 48 Ribu Anak Putus Sekolah di Sulbar

Doc: ANTARA/ M Faisal Hanapi

Ket. Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakhrullah, menyampaikan sebanyak 48 ribu anak putus sekolah di Sulbar menjadi permasalah pembangunan di Mamuju, Jumat (07/7/2023)

Mamuju - Gawat banyak sekali. Sebanyak 48 ribu orang anak di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengalami putus sekolah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Berdasarkan data BPS sebanyak 48 ribu orang anak di Sulbar atau sekitar 10,52 persen mengalami putus sekolah, sehingga menjadi permasalahan pembangunan yang dihadapi pemerintah di Sulbar," kata penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakhrullah di Mamuju, Jumat.

Anak putus sekolah tersebut disebabkan berbagai faktor diantaranya karena pola pikir masyarakat yang menilai pendidikan bukan hal penting, kemudian ketidakmampuan ekonominya, serta minimnya dukungan anggaran pemerintah.

Menurut dia, dampak dari tingginya anak putus sekolah di Sulbar mengakibatkan tingginya pernikahan anak usia dini serta masalah stunting dan kemiskinan ekstrim yang menambag permasalahan pembangunan di Sulbar.

"Permasalahan anak putus sekolah akan berupaya diselesaikan pemerintah, karena dapat mengakibatkan masalah pembangunan lainnya tersebut," katanya.

Ia menyampaikan, pemerintah Sulbarberupaya dengan mengajak agar seluruh pihak terkait untuk berkolaborasi, bergerak bersama untuk menyelesaikan permasalahan anak tidak sekolah (ATS) tersebut.

Menurut dia, seluruh elemen unit kerja di lingkungan Diknas Sulbar akan berkolaborasi mengentaskan ATS dan Sulbar zero ATS.

"Termasuk melibatkan kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah ikut serta mengedukasi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah tentang perlunya membangun kepedulian seluruh pihak, termasuk orang tua, dalam mewujudkan keluarga yang tanpa ATS," katanya.

Ia menyampaikan, Diknas Sulbar akan bekerjasama dengan Korem TNI 142 Taroada Tarogau (Tatag) dalam mewujudkan Sulbar zero ATS.

Komandan Korem 142 Tatag Mamuju, Brigjen TNI Farouk Pakar, SPd, MHan, mengatakan, bersepakat untuk membangun sinergitas dengan pemerintah Sulbar dalam rangka mewujudkan "Zero ATS" di Sulbar.