UNICEF: Satu Juta Anak Terusir dari Rumah Akibat Konflik di Sudan

KHARTOUM - Konflik di Sudan telah menelantarkan lebih dari satu juta anak, 270.000 di antaranya di wilayah Darfur, kata badan anak-anak PBB (UNICEF). Badan ini memperingatkan lebih banyak anak lagi berada dalam "risiko besar".

Pertempuran berkecamuk di Sudan sejak pertengahan April antara panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dengan mantan wakilnya Mohamed Hamdan Daglo, yang memimpin Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter.

Selain lebih dari satu juta pengungsi, setidaknya 330 anak tewas dan lebih dari 1.900 terluka, kata UNICEF dalam sebuah pernyataan pada Kamis (15/6).

"Banyak lagi yang berisiko besar".

Badan PBB mengatakan sekitar 13 juta anak "sangat membutuhkan" bantuan kemanusiaan.

"Anak-anak terjebak dalam mimpi buruk yang tak henti-henti, menanggung beban terberat dari krisis kekerasan yang tidak dapat mereka ciptakan -- terjebak dalam baku tembak, terluka, dilecehkan, terlantar dan terkena penyakit serta kekurangan gizi," kata perwakilan UNICEF Sudan Mandeep O 'Brien.

Situasi di Darfur yang telah dilanda perang dua dekade dan menyebabkan ratusan ribu orang tewas dan lebih dari dua juta orang mengungsi, sangat memprihatinkan.

"Situasi di Darfur Barat dan Tengah, khususnya, ditandai dengan pertempuran aktif, ketidakamanan yang parah, dan penjarahan pasokan dan fasilitas kemanusiaan," kata UNICEF.

RSF Daglo berasal dari milisi Janjaweed yang dilancarkan oleh mantan orang kuat Omar al-Bashir terhadap etnis minoritas di wilayah tersebut pada 2003, menimbulkan tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Anggota paramiliternya dituduh melakukan pembunuhan gubernur negara bagian Darfur Barat Khamis Abdullah Abakar pada Rabu beberapa jam setelah dia membuat pernyataan kritis terhadap paramiliter dalam wawancara telepon dengan saluran TV Saudi. RSF membantah bertanggung jawab.

PBB Bangsa mengatakan "laporan saksi mata yang meyakinkan mengaitkan tindakan ini dengan milisi Arab dan RSF", sementara Asosiasi Pengacara Darfur mengutuk tindakan "barbarisme, kebrutalan, dan kekejaman".

"Semua yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini harus dimintai pertanggungjawaban termasuk mereka yang memikul tanggung jawab komando," kata Jeremy Laurence, juru bicara kantor hak asasi PBB, kepada wartawan di Jenewa.