Perlukah Indonesia Jadi Anggota BRICS? Ini Peluang dan Tantangannya

Virdika Rizky Utama, University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint Institute

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan virtual dengan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), pada 2 Juni 2023, menyerukan upaya bersama untuk melindungi hak pembangunan setiap negara.

Pertemuan ini adalah bagian dari acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan, Agustus ini. Indonesia menjadi salah satu dari 14 negara undangan.

Momentum ini kemudian "menagih" kembali tindak lanjut perihal kemungkinan bagi Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS.

Sejak 2022, BRICS memang sudah menyampaikan akan memperluas keanggotaan mereka guna membuat organisasi ini lebih inklusif. Beberapa negara yang mereka klaim telah berminat untuk bergabung adalah Indonesia, Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Argentina.

Diskusi perluasan keanggotaan ini dikabarkan akan menjadi salah satu pembahasan dalam KTT BRICS bulan Agustus nanti.

BRICS dibentuk pada 2009 oleh kelima negara anggotanya - yang menurut Dana Moneter Internasional (IMF) merupakan negara-negara yang berpengaruh signifikan di kontinennya masing-masing dan tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kelimanya mewakili 40% dari total populasi dunia, 25% dari ekonomi global, dan 17% dari perdagangan internasional.

Dalam konteks ekonomi global, BRICS bahkan melampaui Group of 7 (G7) yang terdiri dari negara demokrasi maju - Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang. Data IMF menunjukkan bahwa pada 2022, total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS mencapai US$22,5 triliun (sekitar Rp 335.746 triliun), melampaui total PDB G7 yang berada di angka US$21,4 triliun pada tahun yang sama.

Negara BRICS kini telah menjadi pemain penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan konteks politik tatanan global.

Namun, bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS harus melalui berbagai pertimbangan - yang tentu saja tidak mudah. Kesesuaian ideologi dan sistem politik, kapabilitas ekonomi, serta dampaknya terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat harus dipertimbangkan secara matang. Selain itu, beberapa tantangan dan tekanan akan Indonesia hadapi jika bergabung dengan BRICS.

BRICS: penantang dominasi Barat

Tak bisa dipungkiri bahwa negara BRICS kini pemain penting bagi masa depan kerja sama global dan, jelas membawa kemungkinan untuk menggeser pemain utama ekonomi global yang kini masih didominasi oleh Barat.

Meski negara-negara anggota BRICS sempat terguncang karena COVID-19, mereka tetap dianggap pasar yang potensial untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan.

Cina menjadi penyokong kekuatan ekonomi utama dalam kelompok ini, dengan PDB mencapai US$18,1 triliun, diikuti oleh India (US$3,3 triliun), Rusia (US$2,2 triliun), Brasil (US$1,9 triliun), dan Afrika Selatan (US$0,4 triliun).

BRICS sendiri lahir sebagai forum kekuatan menengah yang terus berkembang dan hadir menawarkan wacana alternatif terhadap dominasi Barat dalam tatanan global. Organisasi ini tengah berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan dunia dan memberi ruang bagi negara berkembang untuk terlibat dalam mengubah peta politik global.