Pemerintah Siapkan Solusi Kekurangan Guru di Tanah Air

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, memastikan pemerintah tengah menyiapkan solusi pemenuhan guru di sekolah dan daerah yang membutuhkan. Salah satunya melalui mekanisme beasiswa dan ikatan dinas guru Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan.

"Jadi beasiswa untuk guru PPG prajabatan, guru-guru baru, yang menerima beasiswa ikatan dinas ini untuk beberapa tahun mereka akan ditempatkan di mana kami merasa itu dibutuhkan," ujar Nadiem, dalam Rapat Kerja dengan DPR RI, di Jakarta, kemarin.

Nadiem mengatakan, skema beasiswa akan berlaku selama tiga tahun awal karier guru tersebut akan dilakukan dengan sejumlah insentif atau benefit. Guru akan mendapatkan kesempatan kenaikan kepangkatan yang lebih cepat daripada guru-guru lain.

Nadiem menambahkan, pemberlakuan sistem insentif untuk menjawab persoalan sekolah-sekolah yang kekurangan guru karena tak ada guru yang berminat mengajar di sekolah tersebut. Dia berharap, sistem insentif itu dapat mengakselerasi keterisian guru di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

"Jadi itu masalah ketiga kita dan solusi kita adalah mengubah sistem insentif untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di mana tidak ada yang minat untuk mengajar itu benar-benar terisi," jelas dia.

Dijelaskannya, setelah tiga tahun ikatan dinas, guru tersebut dapat pidah ke sekolah lain menggunakan lokapasar guru. Menurutnya, mengajar di daerah merupakan kesempatan untuk melatih jiwa sosial dan pedagogik para guru.

"Karena melatih mengajar di daerah yang tertinggal atau sekolah dengan tingkat literasi yang rendah itu luar biasa untuk pengalaman guru tersebut," tandasnya.

Guru ASN

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, mengatakan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dibutuhkan. Adapun kebutuhan guru di tahun 2023 sebanyak 601.000 guru.

"Jumlah tersebut sudah akumulasi sisa formasi kebutuhan guru dari proses perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun sebelumnya ditambah dengan pertimbangan adanya guru pensiun di tahun 2024," katanya.

Dia menyebut, pemenuhan kebutuhan itu sangat bergantung dari formasi yang diajukan pemerintah daerah (pemda). Dia berharap Pemda dapat mengajukan formasi sesuai kebutuhan. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemda. Tapi sampai saat ini formasi yang diajukan belum juga bertambah sesuai kebutuhan," terangnya.

Nunuk mengungkapkan, saat ini pengajuan dari pemda masih sangat minim. Formasi yang saat ini diajukan pemda baru 278 ribu. "Atau ini baru 46 persen dari kebutuhan. Jadi tidak mencapai 50 persen usulan dari pemda," ucapnya.