Pengadilan Pakistan Bebaskan Imran Khan dari Tuduhan Korupsi

ISLAMABAD - Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bahwa penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan sebagai ilegal dan memerintahkan agar dia segera dibebaskan. Putusan tersebut dibuat dua hari setelah penahanan Khan atas tuduhan korupsi.

Dilaporkan Aljazeera, setelah putusan yang diambil pada Kamis (11/5) tersebut, kekerasan di seluruh negeri mereda, meskipun bentrokan antara pendukung Khan dan polisi pecah sebentar di dekat gedung Mahkamah Agung.

Namun, pemerintah mengecam keputusan tersebut dan mengatakan akan mencari jalan hukum lain untuk menangkap pemimpin partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) itu.

Khan (70) ditangkap dengan tuduhan korupsi oleh Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) pada Selasa. Penangkapan tersebut memicu protes disertai aksi kekerasan di seluruh negeri, mendorong pemerintah memanggil tentara untuk membantu memulihkan ketertiban.

Pendukung PTI bentrok dengan polisi di seluruh negeri. Mereka menyerang situs-situs militer dan pemerintah, mencoba menyerbu markas utama militer dan membakar kediaman seorang jenderal tinggi di Lahore.

Lebih dari 2.000 orang telah ditangkap, setidaknya 11 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan tersebut.

Belum jelas kapan Khan bisa kembali ke rumah.

Pengadilan memerintahkan kepala PTI akan tetap berada di bawah perlindungan polisi di kompleks Polisi Line di Islamabad, tempat dia ditahan sejak penangkapannya.

Ketua Mahkamah Agung Umar Ata Bandial meminta Khan untuk hadir pada hari Jumat di Pengadilan Tinggi Islamabad, untuk mempertimbangkan kembali keputusan sebelumnya bahwa penangkapan itu sah.Khan juga dapat meminta perlindungan pengadilan dari penangkapan di masa dating atas tuduhan korupsi.

Berbicara di media Pakistan Dunya TV, Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah Khan bersumpah, "Kami akan menangkapnya lagi", mungkin atas tuduhan yang diumumkan sehari sebelumnya karena menghasut gelombang kekerasan.

Pejabat pemerintah mengkritik putusan tersebut. Beberapa pejabat menuduh hakim agung bias terhadap Khan."Ketua Hakim Bandial sekarang harus mengibarkan bendera partai Imran Khan di Mahkamah Agung, atau dia harus menyatakan bahwa pengadilan adalah cabang dari partai Imran," kata Azam Tarar, penasihat Perdana Menteri Shehbaz Sharif, kepada wartawan.

Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif menyebutnya sebagai "penangguhan hukuman khusus" untuk mantan perdana menteri. Ia mengatakan pengadilan mengabaikan serangan para pendukung Khan terhadap instalasi militer dan pemerintah.

Pihak berwenang telah menangkap setidaknya tiga pemimpin senior lainnya dari partai PTI pada Kamis, termasuk mantan menteri luar negeri di cabinet Khan selama masa jabatannya antara 2018 dan 2022.

Khan juga didakwa pada Rabu dalam kasus korupsi lain, dia dituduh menjual hadiah negara secara ilegal selama masa jabatannya sebagai perdana menteri.

Lebih dari 100 kasus telah didaftarkan ke kepolisian oleh pemerintah sejak pencopotan Khan dari kekuasaan pada April 2022 setelah mosi tidak percaya di parlemen.