Keterampilan Pekerja di Negara ASEAN Tak Sesuai, Integrasi Ekonomi Kawasan Terancam

Alexander Michael Tjahjadi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Terlepas terpaan pandemi COVID-19 yang mengubah pola pekerjaan dan pendidikan yang ada di seluruh dunia, kawasan ASEAN terus berbenah untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Laporan World Economy Forum (WEF) memprediksi ASEAN menjadi kawasan dengan ekonomi terbesar keempat, dengan 70% populasinya merupakan pasar potensial dari kelas menengah.

Apalagi, terdapat pertumbuhan sektor jasa yang cukup dominan di ASEAN sejak tahun 1990, sebagai substitusi dari sektor manufaktur yang mengalami penurunan pada dekade tersebut. Perubahan sektor jasa ini memiliki dorongan dari belanja pemerintahan yang besar dan memunculkan sektor keuangan yang menjadi penyangga perekonomian.

ASEAN mendeklarasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2003, efektif pada 2005, yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun permasalahannya, terdapat disparitas dalam hal pendapatan dan keterampilan tenaga kerja seiring berkembangnya tenaga terampil. Padahal, keterampilan adalah pilar penting terciptanya basis pasar tunggal seiring perkembangan teknologi, industri dan permintaan di kawasan.

Kondisi pendidikan dan keterampilan di ASEAN

Tingkat angka partisipasi murni (APM) untuk sekolah dasar di kawasan ASEAN berada di atas 95% - kecuali Filipina dan Kamboja - dengan tingkat paritas gender (perbedaan akses) kurang lebih merata di semua negara.

Penyediaan guru bagi anak-anak pun tergolong mencukupi. Rasio guru-murid terbaik berada di Brunei 9,3 (satu guru untuk sembilan murid), sedangkan Kamboja mencapai 44,8.

Namun, partisipasi pendidikan saja tidak cukup. Di negara-negara seperti Kamboja, Malaysia, Laos, Indonesia, dan Filipina, perusahaan masih kesulitan untuk mendapatkan pekerja dengan kemampuan yang sesuai.

Malaysia, misalnya, dalam laporan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2019, menegaskan bahwa ketidaksesuaian keterampilan menjadi salah satu masalah terbesar ketenagakerjaan di sana. Atau Kamboja yang dalam dokumen rencana nasional kebijakan ketenagakerjaan tahun 2015-2025 menegaskan bahwa ketidaksesuaian beserta kurangnya tenagadengan keterampilan yang sesuai menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi.

Padahal, sektor pendukung ketenagakerjaan ASEAN sebetulnya cukup beragam. Sebagai contoh, proporsi ketenagakerjaan bagi tenaga profesional yang terlibat dalam sektor finansial dan juga teknologi mutakhir di Brunei dan Singapura berada di atas 25% dari total populasi bekerja. Indonesia, Filipina dan Thailand memiliki tenaga kerja profesional di sektor jasa secara umum di kisaran 20%. Sementara, pertanian masih cukup dominan di negara seperti Laos dan Kamboja, yakni di bilangan 28%.

Hal ini seharusnya bisa membuat masyarakat Ekonomi ASEAN saling melengkapi satu dengan yang lain untuk membuat kesejahteraan bersama.

Tantangan skill mismatch dan disparitas pendapatan

Konektivitas antar negara ASEAN, beserta keragaman sumber pertumbuhan ekonomi regional, menjadi alat utama untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan kolektif di kawasan. Walau begitu, integrasi regional tersebut juga memiliki imbas yakni saling ketergantungan yang semakin tinggi, terutama dalam perdagangan dan ketenagakerjaan. Permasalahan ini memerlukan solusi yang terkoordinasi antar negara.

Belum lagi, ASEAN juga harus menghadapi tantangan berupa automasi pekerjaan, yang berkembang seiring dengan semakin canggihnya teknologi. Automasi merujuk pada aplikasi teknologi dalam proses produksi yang mereduksi peran manusia.