Deglobalisasi Harus Segera Disikapi

JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus segera menyikapi tantangan ketidakpastian ekonomi global tahun ini, terutama yang datang dari luar atau faktor eksternal. Salah satunya adalah deglobalisasi dengan meng-onshore-kan atau mengembalikan semua investasi ke Amerika Serikat (AS).

Hal itu ditengarai bakal dilakukan AS melalui usulan kebijakan yang disebut inflation reduction act. Rancangan undang-undang tersebut akan fokus menurunkan inflasi. Oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, konten regulasi tersebut untuk melakukan deglobalisasi.

Hal itu agar AS tindak bergantung ke Tiongkok yang hubungan dagang dan investasinya sangat luar biasa. Dua raksasa ekonomi dunia itu, katanya, akan memengaruhi arus modal bergerak karena tidak lagi ditetapkan oleh insentif ekonomi semata, tapi juga insentif dari sisi keamanan.

Menanggapi isu deglobalisasi itu, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, mengatakan di tengah tantangan geopolitik yang memengaruhi ekonomi, Indonesia seharusnya fokus pada keunggulan komparatif dan kompetitif di dalam negeri yang ditopang dengan perbaikan fasilitasi investasi.

"Hak Guna Bangunan kita masih konservatif 30 tahun saja, sementara Tiongkok sudah sampai 100 tahun. Indeks persepsi kita drop jauh, jadi kita semestinya fokus pada faktor-faktor yang dalam kendali kita," kata Susilo.

Pernyataan Menkeu, kata Susilo, akan terjadi pembalikan modal besar-besaran ke AS tidak perlu terlalu dikhawatirkan Indonesia. Sebab, bagaimanapun uang akan mengejar keuntungan.

"Selama ini, Tiongkok menjadi daya tarik utama bagi modal Amerika karena memiliki buruh murah dengan produktivitas tinggi, pasar yang besar, dan stabilitas politik keamanan yang terjaga. Indonesia memiliki kelebihan bahan baku yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, sehingga tidak akan mudah untuk menarik uang besar-besaran kembali ke rumahnya," kata Susilo.

Hal yang penting dilakukan adalah memperbaiki fasilitasi pada investasi sehingga bahan baku yang menjadi keunggulan kompetitif Indonesia bisa berjalan proses hilirisasinya.

"Kalau perizinan mudah, hukum dan keamanan terjaga, masak modal dunia tidak mau masuk," katanya.

Sementara itu, pakar ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan ekonomi Inflation reduction act ini terkait dengan kebijakan Friendshoring.

Salah satu upaya mengurangi inflasi dengan menangkap peluang investasi dari AS lewat Friendshoring, karena investasi dari mereka menawarkan tax credit.